Komunikasi Kebijakan Integrasi NIK - NPWP Direktorat Jenderal Pajak di Masa Transisi

Tesalonika Felicia Rahayu, Dr. Phil. Ely Susanto, S.I.P., MBA

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Dalam rangka mewujudkan reformasi perpajakan Indonesia di bidang administratif, Kementerian Keuangan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang memuat kebijakan integrasi NIK – NPWP sebagai identitas baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) . Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait bagaimana kebijakan integrasi NIK - NPWP dikomunikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai variabel yang turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori perencanaan dan strategi komunikasi Cangara (2018). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari observasi media humas Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan integrasi NIK – NPWP yang dilakukan oleh P2 Humas DJP dibagi kedalam dua fungsi yaitu penyuluhan dan kehumasan. Keduanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan efek yang diharapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan integrasi NIK - NPWP.

In order to realize Indonesia's tax reform in the administrative field, the Ministry of Finance passed the Tax Harmonization Law which contains the integration policy of NIK - NPWP as a new identity for Individual Taxpayers (WP OP). This research is a qualitative case study research that aims to examine in more depth related to how the NIK - NPWP integration policy is communicated by the Directorate General of Taxes as a variable that contributes to the successful implementation of the policy. This study uses the planning theory approach and Cangara's communication strategy (2018). The data used is primary data obtained by interview method and secondary data obtained from observations of the Directorate General of Taxes public relations media. From the results of the study it was concluded that the communication of NIK - NPWP integration policies carried out by P2 Public Relations of DGT was divided into two functions, namely counseling and public relations. Both have been implemented properly in accordance with the expected effect to support the successful implementation of the NIK - NPWP integration policy.

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP, Direktorat Jenderal Pajak