PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DAN PPAT DALAM PROSES VALIDASI E-BPHTB DI KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI ASAS CERTAINTY DAN ASAS EFFICIENCY
Maria Antonia Arindita Kusuma, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., Ph.D
2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
INTISARI
Penelitian
ini berdasarkan kasus yang berkaitan dengan terlambatnya pembagian PBB setiap tahunnya
di Kabupaten Kulon Progo sejak adanya sistem baru proses validasi online e-BPHTB. Keberadaan NJOP yang terdapat pada laman PBB
sangat penting untuk proses validasi online e-BPHTB. Kabupaten Kulon
Progo dipilih karena Kabupaten tersebut memiliki bandara baru Yogyakarta
Internasional Airport yang merupakan salah satu faktor penyebab tafsiran harga
NJOP meningkat dan penetapan NJOP yang lebih lama dari waktu yang sudah
ditetapkan.
Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan empiris dengan
sifat penelitian deskriptif. Data primer
diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden menggunakan
metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan. Analisis data menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif
dan hasil analisis data disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses validasi e-BPHTB di
Kulon Progo terhambat dikarenakan 2 (dua) sebab. Pertama, terlambatnya
penetapan NJOP dan pembagian PBB kepada Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan
perbedaaan pendapat mengenai penetapan NJOP hak atas tanah antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat. Penyebab kedua, sistem validasi online e-BPHTB
Kulon Progo pada laman website resmi yang disediakan oleh pihak BKAD yakni
http://mapatda.kulonprogokab.go.id/ebphtb/ masih dalam proses pengembangan
sejak 2020 hingga saat ini olehh vendor pemrogram. Akibat hukumnya, subjek
BPHTB menjadi kesulitan membayar pajak PBB dan BPHTB. PPAT di wilayah kerja
Kabupaten Kulon Progo tidak dapat menjalankan tugas dan pekerjannya sebagai
pejabat yang berwenang memproses peralihan hak atas tanah dari klien. Hal ini
dapat terjadi karena disebabkan belum ada aturan pelaksana untuk proses validasi e-BPHTB di Kulon
Progo. Jangka waktu 3 (tiga) hari untuk penelitian formal kurang memperhatikan
asas kecermatan. pemegang Sertipikat Hak Milik baru dapat mengajukan permohonan
penghapusan pajak kepada Kantor Pajak Pratama.
Kata kunci: Perlindungan Huk
This research is based on a
case related to the delay in the distribution of PBB every year in Kulon Progo
Regency since the existence of a new e-BPHTB online validation process system.
Meanwhile, the existence of the NJOP found on the PBB website is very important
for the e-BPHTB online validation process. Kulon Progo Regency was chosen
because the Regency has a new Yogyakarta International Airport which is one of
the factors causing the interpretation of the increased NJOP price and the
determination of the NJOP which is longer than the predetermined time. This
research aims to
This type of research is
normative and empirical juridical research with the nature of descriptive
research. Primary data were obtained from interviews with informants and
respondents using purposive sampling method. Secondary data obtained from the
results of library research. Data analysis used a qualitative analysis approach
and the results of data analysis were presented descriptively.
Based on the research results, it can be
concluded that the e-BPHTB validation process in Kulon Progo is hampered due to
2 (two) reasons. First, the late determination of the NJOP and the distribution
of PBB to taxpayers. This is due to differences of opinion regarding the
determination of the NJOP of land rights between the Regional Government and
the Central Government. The second cause is the Kulon Progo e-BPHTB online
validation system on the official website page provided by BKAD, namely
http://mapatda.kulonprogokab.go.id /ebphtb/ which is still under development
since 2020 until now by programming vendors. As a result of the law, BPHTB
subjects have difficulty paying PBB and BPHTB taxes. The PPAT cannot carry out
its duties and work as an official authorized to process the transfer of land
rights from clients. This can happen because there are no implementing
regulations for the e-BPHTB validation process in Kulon Progo. The 3 (three)
day period for formal research pays little attention to the principle of
accuracy. the holder of a new Freehold Certificate can submit an application
for tax write-off to the Primary Tax Office.
Kata Kunci : Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, PPAT, BKAD, e-BPHTB, Peralihan Hak atas Tanah, Asas Certainty, Asas Efficiency, Kulon Progo