Analisa Sistem Tata Kelola Kerugian Negara Pada Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Rizky Amelia Kusuma Wardani, Ertambang Nahartyo, Dr., M.Sc., CMA., Ak., CA.,

2023 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi penyebab alur penyelesaian kerugian negara yang belum optimal, mengidentifikasi faktor - faktor yang menimbulkan kelemahan dalam sistem tata kelola penyelesaian kerugian negara dan menganalisis usulan strategi yang sebaiknya dijalankan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Penelitian ini akan di dukung dengan metode Value Chain Analysis dan Balanced Scorecard untuk dilakukan pengolahan, analisis, serta dinterpretasikan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Konsep Balanced Scorecard yang digunakan telah dilakukan modifikasi untuk sektor publik. Adapun empat perspektif untuk sektor public yang digunakan adalah perspektif stakeholder, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

    Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari in depth interview, participant observation, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder penelitian diperoleh dari regulasi terkait dan laporan berdasarkan data Aplikasi KOMDANAS.

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan tiga perspektif Balanced Scorecard yang diterapkan pada peta strategi dan sasaran strategi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara telah berjalan dengan baik, namun satu Perspektif Balanced Scorecard (Perspektif Pelanggan) telah berjalan cukup baik. Dalam mewujudkan tata kelola penyelesaian kerugian negara yang baik, Mahkamah Agung perlu menerbitkan SOP berupa langkah-langkah pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan dan seluruh rangkaian penyelesaian kasus kerugian negara yang terjadi di Satuan Kerja. Selanjutnya, Mahkamah Agung sebaiknya melakukan pembaharuan regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai terkait dengan proses penyelesaian kerugian negara perlu dilakukan menajemen pengawasan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai. Berdasarkan hasil Value Chain Analysis, sebaiknya dilakukan penguatan dalam aktivitas pendukung Human Resource Management yaitu pelatihan, pendidikan, peningkatan SDM melalui kegiatan Bimbingan Teknis pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

This research aimed to identify the causes of the suboptimal flow of state losses, identify the factors leading to weaknesses in the state loss governance system, and analyse the proposed strategies that should be administered to minimise irregularities committed by employees of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research employed the Value Chain Analysis and the Balanced Scorecard method, which was processed, analysed and interpreted under reality occurrence. The Balanced Scorecard concept was adapted for the public sector using four perspectives: stakeholder, customer, internal business process, and learning and development. 

    This study was qualitative and descriptive. The study’s data were primary and secondary. The preliminary data was collected through in-depth interviews, participant observation, and questionnaires. On the other hand, secondary data was derived from relevant regulations and reports by the application data of KOMDANAS (National Data Communication). 

    The study’s findings demonstrated that three Balanced Scorecard perspectives administered to the Supreme Court's strategy map and strategic objectives regarding the settlement of state losses were operating exceptionally well, and one Balanced Scorecard perspective (Customer Perspective) was administered adequately. The Supreme Court must issue standard operating procedures for reporting, implementing, administrating, and the entire series of state loss case settlements in the Work Unit to achieve effective governance of state loss settlements. In addition, the Supreme Court should revise regulations to make them more pertinent to present circumstances. Moreover, to reduce employee misconduct concerning the recovery of state losses, it is necessary to enhance employee work discipline through supervisory management. Based on the Value Chain Analysis results, the Supreme Court should strengthen the supporting activities of Human Resource Management, namely training, education, and the improvement of human resources through technical guidance activities. 

Kata Kunci : Balanced Scorecard, Kerugian Negara, Mahkamah Agung, Sistem Tata Kelola, Value Chain Analysis.