PEMBERIAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) X PROYEK KEMAYORAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN

Azaria Subhan, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pelaksanaan dan penentuan serta pemberian hak-hak pekerja/buruh PKWT di Perusahaan Umum (Perum) X Proyek Kemayoran, serta mengetahui dan menganalisis hak-hak pekerja/buruh PKWT di Perusahaan Umum (Perum) X Proyek Kemayoran ditinjau dari Teori Keadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat dari wawancara responden yang berkaitan dengan penelitian ini dengan alat pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk desktiptif analitis.

Hasil penelitian ini, pelaksanaan dan penentuan serta pemberian hak-hak pekerja/buruh PKWT di Perusahaan Umum (Perum) X Proyek Kemayoran mengacu pada Surat Edaran Nomor : WADIRUT/4556/10/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Lingkungan Kantor Pusat, Bisnis Unit dan Proyek Perum X dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan beserta turunan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan PKWT di Perusahaan Umum (Perum) X Proyek Kemayoran tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan. Selain karena tidak adanya itikad baik dalam penyusunan PKWT untuk mengatur keseimbangan pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) dalam hubungan kerja, juga substansi atau isi PKWT khususnya hak-hak dasar yang seharusnya diterima pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan beserta turunan peraturan pelaksanaannya secara nyata disimpangi dan dilanggar, antara lain tidak diikutsertakan BPJS Kesehatan, pemberian upah dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak diikutsertakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tidak diberikan uang kompensasi dan pekerjaan yang diberikan bersifat operasional atau rutinitas (tetap).

The writing of this thesis aims to know and analyze the basis of the implementation and determination as well as the compliance of the rights of PKWT workers/laborers at The Public Company (Perum) X Kemayoran Project and analyzing the rights of PKWT workers/laborers at The Public Company (Perum) X Kemayoran Project based on Theory of Justice.

This research based on descriptive analysis, types of research is normative empirical. Normative research is conducted through library reserch to obtain secondary data that obtained from primary and secondary legal materials by document studies. Emprical research is conducted by field research to obtain primary data from respondent interviews that related to this research using interview guidelines. The data collected is analyzed qualitatively in the form of analytical descriptive.

The restuls of this study, the implementation and determination as well as the compliance of the right of PKWT workers/laborers at The Public Company (Perum) X Kemayoran Project refer to Cirucular Letter Number : WADIRUT/4556/10/XII/2020 on December 04, 2020 concerning the Use of Temporary work agreement (PKWT) within the Head Office, Sub Unit Business along with its implementing regulations. The implementation of PKWT in The Public Company (Perum) X Kemayoran Project does not reflect propriety and justice. In addition to the absence of good intention in preparation of the PKWT to regulate the balace of the exchange of interests (rights and obligations) in the employment relationship, the substance or the content of the PKWT, especially the basic rights that should be received by workers/laborers based on laws and regulations in the field of employement and their implementing of its regulations, are clearly deviated and violated, including the exclusion of BPJS Health, the provision of wages below the provision of the provincial of minimum wage (UMP), the exclusion of the job loss guarantee program (KJP), the exclusion of compensation money and the work provided is operational or routine (fixed).

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Hak-Hak Pekerja/Buruh, Teori Keadilan