Inovasi Sistem Pembayaran Keuangan Negara (Studi Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Wilayah Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

MAHARANI FADJRIN, Dr. Evita Hanie Pangaribowo, MIDEC;Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Ak, CA

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan terkait inovasi sistem pembayaran yang semula secara konvensional (tunai) menjadi cashless (non-tunai). Penggunaan instrument pembayaran non-tunai menggunakan kartu kredit yang diistilahkan dengan “Kartu Kredit Pemerintah (KKP)” telah resmi diberlakukan di seluruh satker vertikal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Untuk saat ini, penggunaan KKP hanya melalui mekanisme Uang Persediaan yang mencakup transaksi dari belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja sewa serta belanja perjalanan dinas. Penelitian ini berfokus pada aspek inovasi yang berpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi dalam teori Difusi Inovasi (DoI) serta analisis kendala implementasi kebijakan penggunaan KKP yang berpusat pada empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan pada 6 (enam) wilayah kerja BPKP dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara online melalui media zoom kepada partisipan serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi. Partisipan di unit kerja merupakan pegawai yang terlibat dalam implementasi penggunaan KKP yaitu Kabag Umum, Subkoordinator Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pemegang KKP, dan Administrator KKP. Partisipan juga berasal dari Kementerian Keuangan dan Pihak Bank Penerbit KKP, yaitu Bank BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 (enam) unit kerja BPKP, terdapat 1 (satu) unit kerja yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang belum menggunakan KKP sebagai alat pembayaran keuangan negara. Dalam implementasi KKP tersebut, masih terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan aturan PMK 196 Tahun 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi/penggunaan KKP sebagai alat pembayaran dalam perspektif Teori Difusi Inovasi, antara lain atribut inovasi yang dirasakan yaitu kemudahan; keamanan; dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh KKP; adanya pembebasan kewajiban sebagai pemungut pajak serta adanya reward dari KPPN. Kendala yang dihadapi satker di wilayah kerja BPKP yaitu kendala komunikasi berupa kurangnya sosialisasi dan himbauan, keterbatasan sumber daya terutama terkait keterbatasan mesin EDC, kurangnya sikap positif pelaksana karena tidak adanya sanksi serta kendala pada struktur birokrasi, antara lain belum adanya SOP dan adanya rangkap jabatan. Kendala lainnya adalah bencana alam gempa bumi dan adanya wabah Covid-19.

The government through the Ministry of Finance has issued a policy related to payment system innovation which was originally conventional (cash) to be cashless (non-cash). The use of a non-cash payment instrument using a credit card which is termed "Government Credit Card (GCC)" has been officially enforced in all vertical work units with the issuance of Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018 concerning Procedures for Payment and Use of Government Credit Card. For now, the use of GCC is only through the Supply Money mechanism which includes transactions from capital expenditures, maintenance expenditures, operational goods expenditures, non-operational goods expenditures, inventory expenditures, rental expenditures and official travel expenditures. This study focuses on aspects of innovation centered on the factors that influence the rate of adoption of innovation in the Diffusion of Innovation (DoI) theory as well as an analysis of constraints on the implementation of GCC use policies centered on four dimensions, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. This research was conducted in 6 (six) BPKP work areas using a case study approach. The primary data collection method is through online interviews via zoom media to participants and supplemented by secondary data obtained from documentation studies. Participants in the work unit are employees who are involved in implementing the use of GCC, namely the Head of General Affairs, Finance Sub-coordinator, Spending Treasurer, GCC Holder, and GCC Administrator. Participants also came from the Ministry of Finance and the GCC Issuing Bank, namely Bank BRI. The results showed that out of 6 (six) BPKP work units, there was 1 (one) work unit, namely the BPKP Representative for Papua Province which had not used the GCC as a means of payment for state finances. Factors that influence the level of adoption/use of GCC as a means of payment in the perspective of the Innovation Diffusion Theory include perceived innovation attributes, namely convenience; security; and accountability offered by GCC; there is an exemption from obligations as a tax collector as well as a reward from the KPPN. Obstacles faced by work units in the BPKP work area, namely communication obstacles in the form of lack of socialization and appeals, limited resources, especially related to limited EDC machines, lack of positive attitude of implementers due to the absence of sanctions and constraints on the bureaucratic structure, including the absence of SOPs and the existence of multiple positions. Other obstacles are natural disasters such as earthquakes and the Covid-19.

Kata Kunci : inovasi sistem pembayaran, kartu kredit pemerintah, tingkat adopsi inovasi, implementasi kebijakan