TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA KASUS PEMBATALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGADILAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Dhimas Adit Wicaksono, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pekerja dalam suatu perusahaan setelah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dibatalkan oleh pengadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan serta akibat hukum dari putusan pengadilan terhadap pemberi kerja untuk memperkerjakan kembali pekerja yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan narasumber dengan alat pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara deskriptif. 

Kesimpulan penelitian pertama bahwa pemberi kerja telah melanggar Pasal 151 ayat (4) dan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang melarang adanya PHK sebelum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan PHK karena alasan melangsungkan pernikahan. Pemenuhan hak pekerja atas upah, pemberi kerja tetap diwajibkan untuk membayar hak tersebut selama proses perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kesimpulan kedua yaitu kekuatan Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Akibat hukum dari putusan tersebut pemberi kerja harus memperkerjakan kembali pekerja dimana jika pemberi kerja menolak, pekerja dapat mengajukan permohonan eksekusi melakukan suatu perbuatan yang nantinya jika pemberi kerja tetap menolak, eksekusi tersebut dapat diganti dengan eksekusi sejumlah uang. 

The aim of this research is to determine and analyze the fulfillment of workers’ rights in a company after the Termination of Employment Relationship problem, which is canceled by the court in the decision of the Bandung District Court Number 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Supreme Court Decision Number 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022, and also to determine and analyze the legal strength and consequences of the court's decision for the employer to reinstate the terminated workers through Decision of the Bandung District Court Number 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Supreme Court Decision Number 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022. 

This research is a normative legal study that is descriptive in nature. This research is a literature review supported by an interview with the informant by the interview guidelines tool. Data of research results were analyzed qualitatively and arranged descriptively.

The conclusion of the first research is that the employer has violated Article Number 151 Paragraph (4) and Article 153 Paragraph (1) letter d of Law Number 6 of 2023 about the determination of Government Regulation in Lieu Law Number 2 of 2022 About the Job Creation which prohibits of Termination of Employment Relationship before exiting the establishment of an industrial relations dispute resolution institution and Termination of Employment Relationship because of marriage. In fulfillment of the worker’s right to wages, the employer is still required to pay these rights during the industrial relations disputes process in accordance with the provision of Article 157A Law Number 6 of 2023 About The determination of Government Regulation in Lieu Law Number 2 of 2022 About Job Creation. The second conclusion is the strength of Decision Number 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo Supreme Court’s Decision Number 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022 is binding on both parties. The legal consequence of this law decision is that the employer has to reinstate the terminated workers; if the employer refuses, the workers can make an execution request to take action against the employer, and if the employer refuses, the execution can be replaced with monetary compensation. 

Kata Kunci : Hak, Pekerja, Pembatalan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial