Peranan analisis jabatan dalam penataan organisasi :: Studi kasus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

SAPULETE, Zefnath, Prof.Dr. Miftah Thoha

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Fokus penelitian ini adalah Peranan Analisis Jabatan Dalam Penataan Organisasi Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan tema penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan empirik bahwa penataan organisasi terutama organisasi pemerintahan belum didasarkan pada dasar-dasar keilmuan terutama ilmu administrasi publik tentang analisis jabatan. Untuk itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran nyata terkini tentang masalah penataan organisasi pemerintahan yang kini masih merupakan masalah. Berdasarkan studi kepustakaan diperoleh ruang lingkup teoritis analisis jabatan yang mencakup dua tahapan yakni : pertama, tahap prosedur analisis jabatan meliputi kegiatan : (1) penetapan tujuan analisis jabatan; (2) penetapan metode analisis jabatan; (3) penentuan jenis jabatan; (4) penentuan jumlah jabatan; (5) teknik pengumpulan data; dan (6) teknik pengolahan data; dan kedua, tahap analisis isi jabatan meliputi kegiatan : (1) penataan kedudukan dalam jabatan; (2) penenatuan uraian jabatan; (3) perumusan rincian tanggung jawab; (4) perumusan rincian wewenang; (5) perumusan sifat jabatan; dan (6) perumusan syarat-syarat jabatan. Analisis jabatan diarahkan untuk mempermudah penataan organisasi yang berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa : 1. Sebesar (87,50%) dari total responden menyatakan bahwa analisa jabatan sangat efektif dan dominan dalam melakaukan penataan organaisasi, dan 2. Sebesar (12,50%) dari total populasi menyatakan bahwa analisa jabatan perlu di up grade sistemnya agar lebih efektif dalam kerangka penataan organisasi. Dengan demikian analisis jabatan sangat berperan dalam penataan organisasi Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan kualitas analisis jabatan untuk melakukan penataan organisasi diantaranya : (1) faktor kualitas sumber daya manusia aparatur yang dalam kenyataan masih sangat terbatas; (2) faktor dukungan keuangan organisasi yang dalam kenyataan masih mengharapkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang terbatas; (3) faktor dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini kepemimpinan Gubernur untuk menciptakan situasi yang kondusif tanpa kepentingan dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai belum optimal dilakukan. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tetap melakukan upaya peningkatan cara kerja organisasi dengan melalui langkah analisis jabatan baik untuk kepentingan penataan organisasi pemerintahan daerah maupun untuk memperoleh data yang akurat dalam upaya melakukan mutasi jabatan yang dilakukan secara berkala dan terprogram. Kesemuanya ini akan terwujud manakala adanya kemauan baik dari Pimpinan Daerah untuk melakukannya dalam rangka mewujudkan sistem dan cara kerja pemerintahan daerah yang lebih baik .

This case study was based on job analysis role of the structure of revitalizasion of Health Department of Province of Nusa Tenggara Timur. The back ground of this topics was choice of historical facts of the structure of revitalization, specially on the job analysis of the Public administration Government. For this reason the result of this study hopes to give real figures at present about the Govertment structure organization problems that up to know still has problems. Based on library study this study find out that the scope of job analysis covered two steps as follows firstly, job analysis process contains activities as : (1) the objective of job analysis; (2) job analysis methode; (3) various of jobs; (4) the amount of jobs; (5) collecting data and (6) data processing and secondly : (1) jobs position, (2) details job specification, (3) responsibilities formulation, (4) details authorities formulation, (5) charateristics of jobs and (6) specification of jobs formulation. Job analysis will be focused on the effectivily and efficiently of the build-up of organization to implement the Autonomous of the Region. The result of this study showed that from Responden of Staffs and according their job position and Education degree the results find out : 1. From 87.50% stated that the job a nalysis played a big Role and dominant. 2. The rest 12.50% stated that the systems must be up grade so that the job analysis played a big role. This study was based on the methodology and strickly selective in the internal of Health Department in the province of Nusa Tenggara Timur where the job analysis played a big role to implement the Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 about the local Government. Besides this, there are some factors that influence the Quality of job analysis to build up the organization as : (1) of Human Resource Factor of the Staff showed still limited in the quality; (2) Financial Supporting Factors for organization still hopes to alocate Funds From Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT; (3) Local Government supporting for instance in leaderships of the Governor to creates a good situation without private interest in the implementation of the organization revitalization specially in the Province of Nusa Tenggara Timur that still not optimal. For this the recommendation to the local Government of the Province of Nusa Tenggara Timur to achhieve the organization through job analysis steps by build up local Government organization and also to collect acurat data in the means of job mutation or rolling at schedule and programmed. All of this can be realized if there are good will from the Top Leaders to implement the sistems and work methods of the local Government in a good ways.

Kata Kunci : Pemda TkII, Dinas Kesehatan, Penataan Organisasi, nalisis Jabatan