<!--[if gte mso 9]><xml>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
</xml><![endif]-->Kajian ini membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani konflik yang terjadi karena pembangunan sirkuit di Kuta Mandalika dan bagaimana proses penyelesaiannya. Pemerintah daerah dalam kasus ini memiliki peran penting, pemerintah daerah dalam hal ini sesuai fungsi dapat menjadi penengah atau mediator yang dimana dapat menjadi perantara dalam konflik sesuai dengan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri yaitu sebagai pelayan publik yang berarti siap untuk menerima segala keluh kesah dan keresahan dari masyarakat termasuk permasalahan dalam pembangunan seperti ini. Pemerintah daerah dapat menjadi perwakilan dari masyarakat agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Pemerintah daerah selaku sebagai pelayan publik dapat membantu masyarakat untuk negosiasi disaat terjadinya ketimpangan keadilan dalam pengosongan lahan. Dan Peran pemerintah sebagai koordinator merupakan sebuah tugas pokok sekaligus fungsi dari pemerintah itu sendiri yang bertanggungjawab atas daerahnya serta melakukan koordinasi dan implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, menggunakan perannya sebagai koordinator untuk melakukan koordinir terhadap semua kegiatan, pelaksanaan, termasuk saat terjadinya masalah atau konflik dari seuatu kegiatan pembangunan tersebut. Dalam proses penyelesaian konflik di Sirkuit Kuta Mandalika ini menggunakan jalur non-litigasi atau melakukan mediasi dengan menyediakan ruang bicara menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencari suatu kesepakatan yang dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan aktor-aktor yang terlibat dan berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. <!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
This study discusses the role of the local government in dealing with conflicts that occur due to the construction of the circuit in Kuta Mandalika and how the process of resolution is. The local government in this case has an important role, the local government in this case according to its function can be an intermediary or mediator which can become an intermediary in conflicts according to the function of the local government itself, namely as a public servant which means ready to accept all complaints and unrest. from the community including problems in development like this. Local government can become a representative of the community in order to get solutions to problems that occur. Local government as a public servant can help the community to negotiate when there is an imbalance of justice in land clearing. And the role of the government as a coordinator is a main task as well as a function of the government itself which is responsible for its area and coordinates and implements the development policies that have been set, uses its role as a coordinator to coordinate all activities, implementation, including when problems or conflicts occur. of a development activity. In the process of resolving the conflict at the Kuta Mandalika Circuit, using a non-litigation route or conducting mediation by providing a space to talk presents the parties concerned to seek an agreement that is acceptable to both parties. The results of this study also show the actors who are involved and run according to their respective roles.
Kata Kunci : Peran pemerintah daerah, aktor, proses penyelesaian
