Laporkan Masalah

PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA YOGYAKARTA

Kaniadyah Rachmawati, Dwi Haryati, SH., MH.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan oleh Ombudsman RI

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan laporan

maladministrasi pelayanan publik di RSUD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5

tahun terakhir, menganalisis kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui upaya

Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani

kendala yang timbul dalam penanganan laporan maladministrasi di RSUD Kota

Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif

empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk

memperoleh data primer. Hasil penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian

dianalisis dan dioleh secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, peran pengawasan Ombudsman

RI Perwakilan D.I Yogyakarta dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi di

RSUD Kota Yogyakarta menghasilkan rekomendasi yang berhasil dilaksanakan

pada temuan kasus pertama. Dalam kasus kedua dan ketiga, ORI DIY tidak dapat

berperan dengan maksimal dikarenakan Pelapor yang tidak memenuhi persyaratan

administratif. Kedua, dalam proses menindaklanjuti laporan maladministrasi,

Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta menemukan kendala pada saat

menangani laporan maladministrasi yang terjadi di RSUD Kota Yogyakarta yaitu

proses penyelesaian yang lama, sumber daya manusia yang terbatas, dan

terbatasnya anggaran Ombudsman. Ketiga, upaya yang dilakukan Ombudsman RI

Perwakilan D.I Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah

dengan menerapkan peraturan tentang jangka waktu penyelesaian laporan,

menambah keasistenan di Ombudsman perwakilan, relokasi anggaran, dan

memaksimalkan sosialisasi melalui kanal digital.

This study aims to analyze the supervisory role of Ombudsman of the Republic of

Indonesia for the Special Region of Yogyakarta in completing reports of

maladministration of public services at the Yogyakarta Regional Public Hospital,

to analyze the obstacles faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia for

the Special Region of Yogyakarta, and to find out the efforts of the Ombudsman of

the Republic of Indonesia for the Special Region of Yogyakarta in dealing with

obstacles that arise in the handling of reports of maladministration at the

Yogyakarta Regional Public Hospital.

The research method used in writing this law is empirical normative with a

descriptive nature. This research was conducted by library research to obtain

secondary data and field research to obtain primary data. The results of library

and field research were then analyzed and processed qualitatively.

The results of this study indicate that First, the supervisory role of the Indonesian

Ombudsman Representative of D.I Yogyakarta in following up on

maladministration reports at the Yogyakarta Regional Public Hospital resulted in

recommendations that were successfully implemented in the first case findings. In

the second and third cases, ORI DIY could not play its role optimally because the

reporter did not meet the administrative requirements. Second, in the process of

following up on maladministration reports, the Indonesian Ombudsman

Representative D.I Yogyakarta found obstacles when handling reports of

maladministration that occurred at the Yogyakarta Regional Public Hospital,

namely the long completion process, limited human resources, and the limited

Ombudsman budget. Third, the efforts made by the Indonesian Ombudsman

Representative D.I Yogyakarta in overcoming the obstacles that occur are by

implementing regulations regarding the time frame for completing reports, adding

assistantship at the representative Ombudsman, budget relocation, and maximizing

socialization through digital channels.

Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman, Maladministrasi, Rumah Sakit/Supervision, Ombudsman, Maladministration, Hospital

  1. S1-2023-441835-abstract.pdf  
  2. S1-2023-441835-bibliography.pdf  
  3. S1-2023-441835-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2023-441835-title.pdf