LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS WITH REGARDS TO NON- CONSENSUAL DISTRIBUTION ON PORNOGRAPHY VIDEO: COMPARISON STUDY BETWEEN INDONESIAN CRIMINAL LAW AND PHILIPPINE LAW

ABDUR RAFI AZARIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Pada era ini, mudah bagi seseorang untuk mengirim konten atau terhubung dengan orang lain. Namun kemudahan ini bisa memiliki kelemahan yang terletak pada distribusi video porno tanpa persetujuan. Penyebaran video porno secara non- consensual sendiri berarti tindakan penyebaran pornografi tanpa persetujuan dari salah satu individu dalam video tersebut. Ada undang-undang Indonesia yang mengatur penyebaran video pornografi secara non-consensual, namun dari beberapa kasus belakangan ini terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum efektif dalam melindungi korban dari penyebaran video pornografi secara non-consensual. Beberapa kasus menyebabkan para korban juga diadili karena mereka hadir dalam video tersebut. Karena adanya urgensi perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus ini, maka nampaknya perlu ada perbandingan antara hukum Indonesia dan hukum dari negara yang juga memiliki kasus penyebaran video pornografi secara non-consensual serta berlatar belakang hukum perdata. Hukum Filipina dipilih untuk dibandingkan dengan hukum Indonesia karena memenuhi kriteria. Selain itu, UU TPKS baru saja diundangkan, sehingga penelitian hukum juga bertujuan untuk mengetahui peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi melalui wawancara kualitatif dengan LBH APIK maupun POLDA Metrojaya. Dari perbandingan dengan hukum Filipina, dapat dikatakan bahwa meskipun hukum Indonesia tampaknya memiliki lebih banyak peraturan dibandingkan dengan hukum Filipina, hukum Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap korban karena kurangnya spesifikasi tentang subjek dan atau keadaan. Hukum Filipina, meskipun sederhana, berhasil memberikan spesifikasi tentang subjek serta mengakui kemungkinan distribusi pornografi tanpa persetujuan. Namun dengan undang-undang TPKS Indonesia yang baru, tidak hanya memberikan spesifikasi yang tepat dalam subjek dan keadaan, tetapi juga menambahkan bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk pemulihan korban yang merupakan sesuatu hukum Filipina. kekurangan. Secara meyakinkan hasil wawancara memberikan informasi bahwa akan ada bentuk tantangan dan peluang. Baik itu dari keterangan saksi atau wajib pulih. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan pemerintah yang tepat untuk membantu pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang TPKS.

In this current age, it is convenient for an individual to sent content or connect with other people. However this convenience could have a drawback which lies in the non-consensual distribution of pornography videos. Non-consensual distribution of pornography videos itself means the action of pornography distribution without the consent of one of the individual in the video. There are Indonesian laws that regulates non-consensual distribution of pornography videos, however from recent cases it can be seen that legal protection towards victims has not been effective in protecting victims of non-consensual distribution of pornography videos. Some cases leads to the victims also getting trialed due to the fact that they are present in the video. Since there is an urgency in regards to legal protection of victims within this case, it is apparent that there needs to be a comparison between Indonesian laws and a law from a state that also has cases of non-consensual distribution of pornography video as well as a civil law background. Philippine law has been chosen to be compared with Indonesian law due to the criteria they fit. In addition, the Indonesian law on sexual violence had just been newly enacted, therefore the legal research would also aim to figure out the opportunities as well as challenges that is about to be faced through a qualitative interview with LBH APIK as well as the POLDA Metrojaya. From the comparison with Philippine laws, it can be said that Although Indonesian laws seems to have more regulations in comparison to the Philippine laws, Indonesian laws does not give proper legal protection towards victims due to a lack of specification on the subject and or circumstances. Philippine law, although simple, manage to give specification on subject as well as acknowledge the possibility of non-consensual distribution of pornography. However, with the brand new Indonesian TPKS law, it does not only give the proper specification in subject and circumstances, it also adds another form of legal protection towards legal protection towards victims in the form of victim recovery in which it is something the Philippine law lacked. Conclusively the result of the interview provided the information that there will be a form of challenges and opportunities. Whether it be from witness testimony or mandatory recover. One of the biggest challenges that is faced is the lack of a proper government regulation to help the implementation of the legal protection given in the Indonesian law on sexual violence.

Kata Kunci : Legal, Protection, Pornography, Philippine, Victims, Non-Consensual