PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

IKE MERDEKA WATI, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum penyelesaian perselisihan kepegawaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam formulasi hukum publik yang berlaku saat ini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan suatu peristiwa secara menyeluruh dan terperinci untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terkait kebijakan penyelesaian perselisihan kepegawaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum penyelesaian perselisihan kepegawaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam formulasi hukum publik yang berlaku saat ini di Indonesia tidak sesuai dengan karakteristik BPJS sebagai badan hukum publik, yaitu: pertama, BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan subyek hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, Peraturan Direksi Manajemen Kepegawaian merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dianggap sebagai Peraturan Perusahaan tidak disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan tidak mencantumkan jangka waktu berlaku. Ketiga, sengketa atas Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

This study aims to find out and analyze the legal policy of employment disputes settlement for the Social Security Agency (BPJS) through the industrial relations disputes settlement mechanism in the current formulation of public law in Indonesia. This study uses the nature of descriptive research, namely by describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices related to the problems studied. This study describes an event in its entirety and detail in order to obtain a complete picture regarding the employment dispute settlement policy of the Social Security Agency through the industrial relations dispute settlement mechanism. The results of the study show that the legal policy of employment disputes settlement for the Social Security Agency (BPJS) through the industrial relations dispute settlement mechanism in the current public law formulation in Indonesia is not in accordance with the characteristic of BPJS as a public legal entity, namely: first, BPJS Ketenagakerjaan is not the subject of industrial relations as regulated in the Manpower Law. Second, the Regulation of the Directors of Employment Management is a derivative of the Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Agency which is considered as Corporate Rule is not ratified by the Minister of Manpower and does not include validity period. Third, the dispute over the Decree of the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan as a decree issued by a government official or State Administrative Officer is the competence of the State Administrative Court.

Kata Kunci : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial