Analisis Penyela Kebijakan Infrastruktur Melalui Komparasi Anggaran antara Periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono dengan Periode Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

ACHMAD ALI SYAIFUDIN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pemerintahan Jokowi-JK mengklaim bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur yang signifikan merupakan prestasi pemerintahannya. Seakan tidak terima, fraksi partai pendukung pemerintahan sebelumnya yaitu partai Demokrat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini hanya melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membuktikan apakah disrupsi politik dalam bentuk pergantian rezim pemerintahan dapat mengubah kebijakan infrastruktur di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui perbandingan kebijakan anggaran infrastruktur pada masa Pemerintahan SBY-Boediono (2010 s.d. 2014) dengan kebijakan anggaran infrastruktur pada masa Pemerintahan Jokowi-JK (2015 s.d. 2019). Perbedaan kebijakan anggaran infrastruktur pada dua periode pemerintahan tersebut diteliti dalam dua tahap yaitu tahap penelitian kuantitatif dan tahap penelitian kualitatif atau metode campuran sekuensial eksplanatori. Analisis kuantitatif dilakukan melalui analisis perbandingan rasio anggaran infrastruktur dan uji beda. Selanjutnya, analisis konten kualitatif dilakukan untuk menganalisa dokumen dalam bentuk transkrip rapat paripuna DPR RI, nota keuangan dan peraturan perundangan. Penelitian ini menggunakan model punctuated equilibrium theory untuk menganalisa hasil temuan kualitatif. Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada postur anggaran infrastruktur antara sebelum dan sesudah pergantian rezim pemerintahan sedangkan dari segi outcome anggaran infrastruktur tidak terdapat perbedaan signifikan yang sesuai dengan teori. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa Pemerintahan SBY-Boediono ingin mempertahankan kebijakan infrastruktur melalui penerbitan program MP3EI serta pembentukan koalisi gemuk. Fraksi PDI-P yang tidak setuju dengan citra kebijakan infrastruktur rezim SBY-Boediono kemudian melakukan agenda setting melalui desakan peningkatan infrastruktur pada sidang paripurna RAPBN. PDI-P kemudian juga berhasil menggaet fraksi besar dengan visi infrastruktur yang sama yaitu Golkar, sekaligus memobilisasi fraksi kecil yang netral menjadi partai koalisi yang mampu mendukung perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Setelah melalui multiplikasi policy venue, pada akhirnya Pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengubah postur anggaran infrastruktur secara signifikan melalui APBN Perubahan 2015.

The Jokowi-JK government claims that the significant increase in infrastructure development is an achievement of its government. As if not accepting it, the faction of the party supporting the previous government, namely the Democrat party, stated that the current infrastructure development was only continuing the existing development. This makes researchers interested in proving whether political disruption in the form of regime change could affect infrastructure policies in Indonesia. The research was conducted through a comparison of infrastructure budget policies during the SBY-Boediono (2010 to 2014) with infrastructure budget policies during the Jokowi-JK (2015 to 2019). Differences in infrastructure budget policies in the two government periods were examined in two stages, first is the quantitative research stage and second is the qualitative research stage. This method known as explanatory sequential mixed methods. Quantitative analysis was carried out through a comparative analysis of infrastructure budget ratios and different tests. Furthermore, qualitative content analysis was carried out to analyze documents in the form of transcripts of the DPR RI plenary meeting, financial notes and laws and regulations. This study uses the punctuated equilibrium theory model to analyze the qualitative findings. The results of the quantitative research show that there are significant differences in the posture of the infrastructure budget between before and after the change of government regime, while in terms of the outcome of the infrastructure budget, there are no significant differences in accordance with the theory. The results of the qualitative analysis show that the SBY-Boediono government wants to maintain infrastructure policies through the issuance of the MP3EI program and the formation of a fat coalition. The PDI-P faction which disagreed with the image of the SBY-Boediono regime's infrastructure policy then carried out agenda setting through the insistence on improving infrastructure at the plenary session of the RAPBN. PDI-P then also succeeded in hooking up a large faction with the same infrastructure vision, namely Golkar, as well as mobilizing a small, neutral faction to become a coalition party capable of supporting significant changes in infrastructure development. After going through multiplication of policy venues, in the end the Jokowi-JK Government succeeded in changing the infrastructure budget posture significantly through the 2015 Revised State Budget.

Kata Kunci : PET, Penyela Kebijakan, Anggaran Infrastruktur, Belanja Infrastruktur, Politik Anggaran