PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TERHADAP PIHAK PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

TEGAR AJI PAYOGA, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktik pengenaan pajak penghasilan atas hibah hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap pihak pemberi hibah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini juga mengkaji dan menganalisis pengenaan pajak penghasilan pada pihak pemberi hibah atas hibah hak atas tanah dan/atau bangunan ditinjau dari asas keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan jenis purposive sampling dengan Teknik non probability sampling. Subjek penelitian empat orang PPAT dan juga Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku responden, beserta satu orang akademisi dan juga Ketua IPPAT DIY selaku narasumber. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, pengenaan pajak penghasilan penghasilan pada pihak pemberi hibah yang dilakukan dihadapan PPAT terdapat beberapa kendala. Kendala yang ditemui yaitu proses penerbitan Surat Ketetapan Bebas Pajak (SKB) dan validasi yang sedikit memakan waktu. Kedua, pengenaan pajak penghasilan final pada peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah belum sesuai dengan asas keadilan. Prinsip equality menegaskan pada parameter kesamaan kemampuan wajib pajak dan dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Hal tersebut belum sesuai karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas hibah hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang dibebaskan kewajiban pemenuhan pajak penghasilan dengan hibah yang dilakukan pada keluarga sedarah garis kesamping yang tidak berlaku ketentuan demikian.

This study aims to determine and examine the practice of imposing income tax on land and/or building rights grants to the grantor which is carried out in the presence of the land deed maker. This study also examines and analyzes the imposition of income tax on the grantor on the grant of land and/or building rights in terms of the principle of justice. This study is normative-empirical research. The location of the research was carried out in the Province of the Special Region of Yogyakarta. The sampling method used purposive sampling with non-probability sampling technique. The subjects of research were four land deed officials and also Regional Office Officers of the Directorate General of Taxed for the Special Region of Yogyakarta as resoindents, along with one academician and also chairperson of IPPAT DIY as experts. The analysis in this research was carried out using a qualitative method. Research results showing, First, there are several obstacles to the imposition of income tax on the grantor before the PPAT. The obstacles encountered were the process of issuing a Tax Free Assessment Letter (SKB) and validation which took a bit of time. Second, the imposition of final income tax on the transfer of land and/or building rights by means of grants is not in accordance with the principle of justice. The principle of equality emphasizes the parameter of equal ability of taxpayers and in the same circumstances or people who are in the same circumstances must be subject to the same tax. This is not appropriate because there is a difference in tax treatment of land and/or building rights grants made to blood relatives in a straight line of one degree who are exempt from the obligation to fulfill income tax with grants made to blood relatives on a side line where such provisions do not apply.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Hibah, Peralihan Hak Atas Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah