Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi sebagai Bentuk Digitalisasi Layanan DJP bagi Instansi Pemerintah (Studi Kasus di KPP Pratama Pamekasan)

YUNITA PURWA W, Vogy Gautama Buanaputra, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA

2023 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis praktik penerapan layanan digital perpajakan e-bupot unifikasi bagi wajib pajak instansi pemerintah di KPP yang merupakan unit operasional DJP. Tidak hanya penerapan layanan, peluang dan tantangan yang dihadapi serta upaya optimalisasi penerapan layanan e-bupot unifikasi juga dideskripsikan secara utuh dan mendalam sebagai bentuk mekanisme akuntabilitas DJP. Dengan pendekatan kualitatif-studi kasus, metode yang digunakan pada penelitian adalah wawancara mendalam dan analisis dokumen. Responden dipilih berdasarkan theoretical sampling. Teknik analisis data penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterkaitan hasil analisis antar tema pada penelitian ini menunjukkan bahwa layanan e-bupot unifikasi merupakan suatu bentuk akuntabilitas DJP. Mekanisme akuntabilitas terwujud dari identifikasi adanya aksi penerapan layanan, konsekuensi berupa terciptanya peluang dan hambatan layanan, serta upaya KPP guna mengoptimalkan penerapan layanan tersebut. Dalam hubungan kolaboratif DJP-wajib pajak, justifikasi aksi juga menjadi satu kriteria penting dalam identifikasi mekanisme akuntabilitas layanan e-bupot unifikasi. Berbagai isu dan dilema dihadapi oleh petugas pajak terkait keberhasilan penerapan layanan di KPP. Penelitian pada objek penelitian berbeda dapat memberikan perbedaan hasil analisis karena adanya variasi struktur sosial dan kondisi lingkungan di setiap KPP. Originalitas penelitian ini yakni membahas penerapan layanan digital perpajakan yang bersifat top down dari perspektif penyedia layanan. Keragaman perspektif responden dari level manajerial yang berbeda meningkatkan validitas dan kedalaman analisis guna menjelaskan fenomena e-government yang terjadi di daerah. Selain itu, analisis diperkuat dengan penggunaan teori akuntabilitas.

This study aims to analyze in depth the practice of implementing unification e-bupot digital tax services for government institutions at tax office as an operational unit of DGT. The opportunities and challenges faced as well as efforts to optimize it are also described in full and in depth as a form of DGTs accountability mechanism. Using a qualitative-case study, the methods used in this study were in-depth interviews and document analysis. Based on theoretical sampling, respondents were selected. The research data is analyzed into these steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result of this study indicates that unification e-bupot service is a form of DGTs accountability. The accountability mechanism is realized from identification of service implementation actions, the consequences of creating service, as well as tax office's efforts to optimize the implementation. In this collaborative relationship, justification for action is also an important indicator to identify the accountability mechanism. Various accountability issues and dilemmas faced by tax officers regarding the successful implementation at KPP. This research was limited because it is conducted in the early days of the service being enforced. Research on different objects can also provide different analysis results due to differences in social and environmental structures. The originality of this research is to discuss an implementation of top-down digital taxation services from policy executors perspective. Different managerial levels of its participants increasingly form validity and in-depth analysis. In addition, it is strengthened by the use of accountability theory.

Kata Kunci : Layanan E-Bupot Unifikasi, Digitalisasi Layanan, Akuntabilitas