RUMAH DAN KESEJAHTERAAN : IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS RUMAH TINGGAL MENJADI BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA

MUHAMMAD REZZA, Drs. Silverius Djuni Prihatin, M.Si.;Dra. Agnes Sunartiningsih, M.S.

2022 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Kepemilikan perorangan dari Bangunan Cagar Budaya (BCB) ataupun Bangunan Warisan Budaya (BWB) di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Di dalamnya tidak hanya memperlihatkan definisi dan petunjuk untuk melestarikan cagar budaya ataupun warisan budaya melainkan juga terdapat sedikit pembahasan terkait hak (aspek kesosialan) yang dapat diperoleh pemilik BCB. Tujuan dari keberadaan hak (aspek kesosialan) ini dimasukkan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan cagar budaya hingga warisan budaya. Namun upaya dari aspek kesosialan di dalam UU ini nyatanya tidak membuat para pemilik BCB mengalami peningkatan kesejahteraan sesuai dengan mandat dari pasal 3 UU tersebut yaitu �pemanfaatan cagar budaya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Akibatnya banyak pemilik dari BCB ingin melepaskan status tersebut. Melihat fenomena tersebut penelitian ini membahas terkait implikasi dari perubahan status rumah tinggal menjadi BCB dan BWB di Kotabaru dan Kotagede. Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan subjektif sebagai pisau analisanya dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus eksplanatori dengan bentuk penelitian instrument tunggal. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dikombinasikan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa tingkat kesejahteraan subjektif dari pemilik BCB di Kotabaru rendah. Hal ini disebabkan adanya afeksi negatif yang lebih dominan dibandingkan keberadaan afeksi positif. Penyebab utama dari kemunculan afeksi negatif ini diantaranya dikarenakan beban pemeliharaan bangunan, beban pajak tiap tahunnya, hingga tercerabutnya kebebasan dan otonomi pemilik rumah. Sedangkan tingkat kesejahteraan subjektif pemilik BWB di Kotagede yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pemilik BCB di Kotabaru dikarenakan keberadaan aspek kognisi (kepuasan diri) dan afeksi positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan afeksi negatif. Tingginya afeksi positif diakibatkan hubungan pemilik terhadap rumahnya yang sudah tercipta sebelum adanya penyematan status BWB.

Individual ownership of Cultural Conservation Buildings (BCB) or Cultural Heritage Buildings (BWB) in Indonesia has been regulated in Law Number 11 of 2010. It not only provides definitions and instructions for preserving cultural heritage or cultural heritage but also contains a few discussions. related to rights (social aspects) that can be obtained by BCB owners. The purpose of the existence of this right (social aspect) is to increase community participation in preserving cultural heritage to cultural heritage. However, the efforts from the social aspect in this Law do not in fact make BCB owners experience an increase in welfare in accordance with the mandate of Article 3 of the Law, namely "the maximum use of cultural heritage for the welfare of the people. As a result, many owners of BCB want to relinquish this status. Seeing this phenomenon, this study discusses the implications of changing the status of residence to BCB and BWB in Kotabaru and Kotagede. This study uses subjective well-being theory as an analytical tool with the type of research being an explanatory case study with a single instrument research form. The selection of informants was carried out using purposive sampling technique and combined with snowball sampling technique. The result of this research is it is known that the subjective welfare level of BCB owners in Kotabaru is low. This is due to the presence of negative affection which is more dominant than the presence of positive affection. The main causes of the emergence of this negative affection include the burden of building maintenance, the annual tax burden, to the deprivation of the freedom and autonomy of the homeowner. Meanwhile, the subjective welfare level of BWB owners in Kotagede tends to be higher than BCB owners in Kotabaru due to the presence of aspects of cognition (self-satisfaction) and positive affect which are higher than negative affect. The high positive affection is due to the owner's relationship with the house that was created before the BWB status was attached.

Kata Kunci : Kesejahteraan Subjektif, Bangunan Cagar Budaya, Bangunan Warisan Budaya/ Subjective Well-being, Cultural Conservation Buildings, Cultural Heritage Buildings