Analisis Dampak Penutupan Lokalisasi Pembatuan di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

MUZAKIR HAITAMI, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pertentangan antara nilai etika yang dipegang oleh masyarakat dalam beberapa hal tidak sejalan dan bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Salah satu bentuk pertentangan yang terjadi di Kota Banjarbaru adalah adanya praktik prostitusi di Lokalisasi Pembatuan. Praktik tersebut dianggap sebagai kegiatan yang bertolak belakang dengan moral dan etika umum masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menutup Lokalisasi Pembatuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak penutupan Lokalisasi Pembatuan di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya meminimalisasi pertentangan etika tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini berada di kawasan eks-Lokalisasi Pembatuan dan melibatkan seluruh kelompok pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi (ADR) yang meliputi analisis permasalahan, pemetaan regulasi, pemetaan pemangku kepentingan, hingga analisis biaya dan manfaat dalam mengindetifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Analisis biaya dan manfaat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asumsi perspektif willingness to pay (WTP) karena sangat banyak komponen sosial dalam penelitian ini yang sulit untuk divaluasikan dalam bentuk nilai mata uang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan penutupan Lokalisasi Pembatuan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sudah mampu memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan kepada seluruh kelompok pemangku kepentingan yang terlibat. Pada tahapan analisis permasalahan, kebijakan ini sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dari adanya praktik prostitusi di Pembatuan. Namun, ketidaktuntasan implementasi kebijakan ini masih menimbulkan persoalan bagi masyarakat di sekitar Pembatuan. Pemetaan regulasi pada penelitian ini menemukan gap kebijakan berupa kebutuhan penekanan dan pelebaran makna pada regulasi terkait prostitusi agar dapat memberikan ketentuan pidana bagi para pelaku usaha seksual dengan kejelasan hukum yang pasti dan mengikat. Dalam pemetaan pemangku kepentingan, pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan melalui partisipasi kelompok pemangku kebijakan lainnya. Hasil perhitungan dan analisis biaya-manfaat dalam kebijakan ini juga menunjukkan hasil nilai positif (+) sebesar 3290 angka dengan jumlah nilai biaya sebesar 6345 dan nilai manfaat sebesar 9635. Hasil positif dalam analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Lokalisasi Pembatuan mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada biaya atau kerugian yang ditimbulkan bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan yang terlibat.

In some ways, the ethical values held by society are inconsistent with and contrary to the facts that occur in the reality. One of the value conflicts that occur in Kota Banjarbaru is the prostitution at Pembatuan Prostitution Ring. Prostitution is considered a practice that contradicts the morals and ethics of society. In response to this issue, the Government of Kota Banjarbaru shut down Pembatuan Prostitution Ring to overcome issues arising from such practice. This research has been done to analyze the impact of the Pembatuan Prostitution Ring's shutdown in Landasan Ulin Timur Sub-District, Landasan Ulin District, by the Government of Kota Banjarbaru in an effort to minimize the ethical conflict. This research used a descriptive qualitative approach with a case study. The research location was in the area of the formerly Pembatuan Prostitution Ring, and this research involved all stakeholder groups. This research used Regulatory Impact Assessment (RIA), which includes problem analysis, regulatory mapping, stakeholder mapping, and cost and benefit analysis to identify the resulting impacts. The cost and benefit analysis in this research used the Willingness to Pay (WTP) perspective assumption approach because there are so many social components in this research that are hard to be valued in currency. The research results indicate that the policy taken by the Government of Kota Banjarbaru to shut down the Pembatuan Prostitution Ring has shown bigger positive impacts (benefit) rather than negative impacts (cost) toward all stakeholder groups involved. In the problem analysis stage, this policy has already been able to answer various problems arising from this prostitution practice at Pembatuan. However, the incompleteness of this policy implementation still created problems for the society around Pembatuan. Regulatory mapping in this research found a policy gap in the need for emphasis and broadening of meaning in the regulation of prostitution, so there will be explicit criminal provision for the sex business actors with binding legal consequences. In stakeholder mapping, the government as the stakeholder plays a vital role in determining the policy direction through the participation of other stakeholder groups. The cost-benefit calculation and analysis result in this policy also show a positive value (+) at 3290, with the cost value at 6345 and the benefit value at 9635. The positive result in the cost-benefit analysis shows that the policy to shut down Pembatuan Prostitution Ring was able to provide more benefits than costs or losses that arise for all stakeholder groups involved.

Kata Kunci : Analisis Biaya dan Manfaat Sosial, Analisis Dampak Regulasi, Dampak Penutupan Lokalisasi, Pemetaan Pemangku Kepentingan, Pemetaan Regulasi / Regulatory Impact Assessment, Regulatory Mapping, Social Cost-benefit Analysis, Stakeholder Mapping, The Impacts o