Laporkan Masalah

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TERHADAP KEPATUHAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN

LAELA DWI CAHYANNI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi upaya MPPD Kabupaten Klaten terhadap kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas jabatan, faktor pendukung dan penghambat MPPD Kabupaten Klaten terhadap upaya kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas jabatan, serta solusi yang dilakukan MPPD Kabupaten Klaten untuk mengatasi faktor penghambat terhadap upaya kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas jabatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan maupun data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Penelitain ini memiliki tiga kesimpulan. Pertama, upaya MPPD Kabupaten Klaten terhadap kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas jabatan yaitu melakukan pembinaan saat diadakan pertemuan organisasi IPPAT, membagikan info terbaru ke-PPAT-an melalui WA Group, melakukan pembinaan berupa pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik. Kedua, faktor pendukung yaitu adanya WA Group yang dipergunakan untuk membagikan peraturan perundang-undangan baru, dalam organisasi IPPAT terdapat bidang pembinaan anggota dan advokasi. Faktor penghambat yaitu waktu, sumber daya manusia, anggaran, belum terbentuknya sekretariat, pembinaan berupa pemeriksaan ke kantor PPAT dilakukan secara mendadak karenanya PPAT yang didatangi kantornya tidak sedang berada di tempat. Ketiga, solusi untuk mengatasi faktor penghambat berupa terbatasnya waktu, sumber daya manusia, anggaran dan belum adanya sekretariat dapat diselesaikan dengan dibentuknya sekretariat, memberi pemberitahuan terlebih dahulu sebelum adanya pembinaan oleh MPPD yang berupa pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik.

ABSTRACT This study aims to determine and analyze efforts of the Council of Trustees and Supervisors (MPPD) of the Klaten Regency Land Deed Making Official (PPAT) towards increasing PPAT compliance in carrying out the duties of the position, supporting factors and inhibiting factors, the MPPD of the Klaten Regency PPAT towards increasing PPAT compliance in carrying out the duties of the position, and solution by the MPPD of the Klaten Regency PPAT to overcome the inhibiting factors for increasing PPAT compliance in carrying out the duties of the position. The type of research used is empirical legal research. This study uses secondary data obtained from library materials and primary data obtained form of interviews with respondents and resource persons. The data will then be analyzed qualitatively, then concluded deductively. This research has three conclusions. First, the efforts of the MPPD of the Klaten towards PPAT compliance in carrying out the duties of the position is conduct coaching at IPPAT organizational meetings, share the latest info regarding PPAT through WA Group, conduct guidance in the form of inspections to the PPAT office in the context of periodic supervision. Second, the supporting factor is the existence of the WA Group which is used as a means of share new laws and regulations, and within the IPPAT organization there is member development and advocacy. The inhibiting factors are limited time, lack of human resources, budget, not yet formed a secretariat, and guidance in the form of inspections to the PPAT office carried out suddenly because the PPAT visited by his office was not in place. Third, the solution to the settlement carried out by the MPPD of the Klaten Regency PPAT to overcome the inhibiting factors of the limited time, lack human resources, budget and the absence of a secretariat, it can be resolved by the establishment of a secretariat and giving prior notification of guidance in the form of inspections to the PPAT office in the context of periodic supervision. �

Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas Daerah, PPAT, Kepatuhan, Tugas Jabatan, Kode Etik

  1. S2-2022-465865-abstract.pdf  
  2. S2-2022-465865-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-465865-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-465865-title.pdf