Relasi Kuasa dan Akses Masyarakat Desa Hutan dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

ARSAD RAGANDHI, Prof. Dr. Ahmad Maryudi; Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si.; Dr. Setiadi, M.Si.

2022 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan sebuah inovasi kebijakan pengelolaan hutan baru yang didesain untuk memberikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan kepada masyarakat desa sekitar hutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada seperti kemiskinan, konflik sosial dan kondisi ekologi hutan yang rusak. Terdapatnya pilihan dalam skema Perhutanan Sosial dengan perbedaan derajat hak dan akses yang mengiringinya, membuat implementasi kebijakan dilapangan sangat dipengaruhi oleh proses relasi kuasa antar aktor yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi skema Perhutanan Sosial pilihan masyarakat, relasi kuasa yang terjadi dari waktu ke waktu, kondisi akses masyarakat pasca mendapatkan legalitas dan strategi peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Perhutani KPH Ngawi yang secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Analisis relasi kuasa yang terjadi antar aktor dianalisis dengan menggunakan teori Actor Centred Power (ACP) yang dikombinasikan dalam 3 kerangka waktu Sequential Power Analysis (SPA). Pengumpulan data primer dilakukan dengan indepth interview dan observasi terhadap informan dan kegiatan yang dianggap memiliki relevansi dengan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik urutan desain yakni 1). Survei Kuantitatif melalui penghitungan derajat dominasi, 2). Survei Kualitatif melalui wawancara, observasi partisipan dan penelusuran data sekunder, dan 3). Triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan skema Perhutanan Sosial masyarakat yang memiliki derajat hak dan akses yang lebih rendah dibandingan dengan skema pilihan lainnya dipengaruhi oleh proses relasi kuasa yang terjadi antar aktor yang terlibat. Di lokasi penelitian ditangkap masih terjadi proses relasi kuasa yang tidak seimbang. Aktor yang powerful dalam hal ini Perhutani berhasil mempertahankan kekuasaannya terhadap dinamika kondisi politik, kebijakan dan struktur pemerintahan dengan melakukan adaptasi penggunaan elemen power dominan dalam setiap tahapan SPA yang dianalisis. Akses masyarakat pasca mendapatkan legalitas melalui SK Kulin KK diidentifikasi tidak mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan masih terjadinya proses esklusi dan pemberian hak secara parsial. Strategi peningkatan akses masyarakat yang dapat dilakukan antara lain : 1). Pengakuan dan penguatan terhadap kelembagaan masyarakat lokal yang sudah terbentuk saat ini, (2). Peningkatan Collective Action melalui peningkatan kapasitas dan modal sosial masyarakat desa hutan, dan (3). Monitoring, evaluasi dan penegakan peraturan yang adil terhadap semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial.

The Social Forestry Policy is a new forest management policy innovation designed to provide devolution of forest resource management to village communities around the forest. This policy is expected to overcome existing problems such as poverty, social conflict and the ecological condition of damaged forests. The existence of a choice of schemes in Social Forestry policies with different degrees of rights and access makes the policy implementation in the field strongly influenced by the process of power relations between actors. This study aims to analyze the factors that influence the community's choice of social forestry schemes, power relations that occur from time to time, the condition of community access after gaining legality and strategies for increasing community access to forest resource management. This research was carried out in the Perhutani KPH Ngawi area, which is administratively included in the Ngawi Regency, East Java Province. The power relations between actors are analyzed using the theory of Actor Centered Power (ACP) combined in 3-time frames of Sequential Power Analysis (SPA). Primary data collection was carried out by in-depth interviews and observations of informants and activities deemed relevant to the implementation of Social Forestry policies from time to time. This study uses a design sequence technique, namely 1). A quantitative survey by calculating the degree of dominance, 2). qualitative survey through interviews, participant observation and secondary data search, and 3). data triangulation in order to increase the validity of the data. The results showed that the choice of a community social forestry scheme with a lower degree of rights and access compared to other schemes was influenced by the power relations between the actors involved. At the research location, the process of asymmetric power relations still occurs. The powerful actor, in this case, Perhutani, managed to maintain its power over the dynamics of political conditions, policies and polity by adapting the use of dominant power elements in each stage of the SPA analysis. Forest village community's access after obtaining legitimacy through the SK Kulin KK was identified as not having increased. This is due to the ongoing exclusion and partial rights granting. Strategies to increase public access that can be carried out include 1). recognition and strengthening of local community institutions that have been formed at this time, (2). increasing collective action through capacity building and social capital of forest village communities, and (3). monitoring, evaluating and enforcing fair regulations for all actors involved in implementing Social Forestry policies.

Kata Kunci : relasi kuasa, aktor, perhutanan sosial, akses, power