IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI: STUDI KASUS PENEMPATAN TENAGA KERJA ORANG ASLI PAPUA (OAP) PADA SEKTOR PUBLIK (CPNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN JAYAPURA

SRIYATI BAYANI, DR.Phil Gabriel Lele, S.IP., M.Si., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Afirmasi: Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Orang Asli Papua (OAP) Pada Sektor Publik (CPNS di lingkungan Kabupaten Jayapura). Penelitian ini dibuat berdasarkan latar belakang Permasalahan tenaga kerja terutama OAP juga menjadi masalah yang membuat kualitas hidup OAP menjadi semakin kompleks. Pengelolaan di sektor publik dan swasta masih didominasi oleh masyarakat pendatang seperti dari Jawa, Sulawesi, Timor, dan wilayah daerah pendatang lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dari Otsus dimana seharusnya hak dalam mencari pekerjaan diutamakan untuk OAP (Orang Asli Papua) Sistem seleksi Calon Pegawai negeri Tahun 2018. Tujuan penelitian ini saya sebagai peneliti ingin melihat seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) di Kabupaten Jayapura Pada Tahun 2018 yang telah mengakomodir Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan kebijakan afirmasi yang di berlakukan di Papua terutama di Kabupaten Jayapura. Lokasi penelitian di Kabupaten Jayapura dipilih karena data kuota penerimaan CPNS mudah didapatkan. Hasil penelitian ini OAP sudah terakomodasi pada seleksi CPNS tahun 2018 pemerintah Kabupaten Jayapura karena adanya kebijakan afirmatif sesuai dengan Undang Undang Otsus No 21 tahun 2001. Kuota penerimaan CPNS sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yaitu 80% untuk OAP dan 20 % untuk non OAP. Faktor-Faktor yang mempengaruhi OAP diterima dalam penempatan CPNS Kabupaten Jayapura Tahun 2018 antara lain otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Kebijakan asimetri administrative,kebijakan afirmasi dan surat gubernur Papua No.800/4407/SET tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil, yang isinya antara lain menyatakan bahwa pengadaan CPNS tahun 2018 yang diadakan untuk alokasi formasi 80 % haruslah Orang Asli Papua dan 20 % diperuntukkan bagi orang Non Papua

This research is entitled "Implementation of Affirmation Policy: Case Study of Placement of Indigenous Papuan Workers (OAP) in the Public Sector (CPNS in Jayapura Regency)". This research was made based on the background of Labor Problems, especially OAP, which is a problem that makes OAP's quality of life more complex. Management in the public and private sectors is still dominated by immigrant communities, such as those from Java, Sulawesi, Timor, and other migrant areas. This is contrary to the principles of Otsus which should be the right to find work for OAP (Indigenous Papuans) in the 2018 Civil Servant Candidate selection system. The purpose of this study was to explore the selection of Civil Servant Candidates (CPNS) in the Jayapura Regency in 2018 which has accommodated Papuan Indigenous People (OAP) in accordance with the affirmation policy implemented in Papua, especially in Jayapura Regency. Jayapura Regency was chosen as the location of this research because data on the quota of CPNS acceptance is easy to obtain. The results of this study show that OAP has been accommodated in the 2018 CPNS selection by the Jayapura Regency government due to an affirmative policy in accordance with Law No. 21 of 2001. The quota for CPNS acceptance has been determined by the Jayapura Regency local government, namely 80% for OAP and 20% for non-OAP. The factors that influence the OAP accepted in the placement of CPNS Jayapura Regency in 2018 include special autonomy for Papua, administrative asymmetry policies, affirmation policies, and the Papua governor's letter No.800/4407/SET regarding the procurement of prospective civil servants, the contents of which include: stated that the 2018 CPNS procurement held for the determination of 80% must be Papuan and 20% for non-Papuans.

Kata Kunci : Kebijakan Afirmasi, Faktor faktor Penentu Keberhasilan dan Penerapan Afirmasi