Post-Unemployment Economic Security in Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Insurance)

DEWI RATIH A, Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A.

2022 | Tesis | MAGISTER SOSIOLOGI

Artikel ini mengkaji kebijakan nasional Indonesia tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan kaitannya dengan pemenuhan keamanan ekonomi pekerja pasca-pengangguran. Dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Carol Lee Bacchi yang dikenal sebagai 'What's the problem represented to be?' atau 'WPR', lima pertanyaan yang diajukan oleh pendekatan ini dijawab secara kualitatif dengan mengacu pada literatur terkait. Temuan mengungkapkan bahwa tidak adanya asuransi pengangguran dan kurangnya keterampilan para penganggur yang relevan dengan pasar kerja adalah dua masalah dominan yang terwakili dalam JKP. Representasi ini didasarkan pada asumsi bahwa keamanan ekonomi adalah kebutuhan dan hak dasar setiap individu. Selain itu, keterampilan merupakan penyebab sekaligus jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia; namun, hal tersebut menstigmatisasi dan menempatkan tanggung jawab besar pada pundak mereka yang dicap sebagai pekerja 'tidak terampil'. Pada kenyataannya, sarana ekonomi seperti kondisi pasar tenaga kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia yang tidak memadai mempengaruhi kegagalan kapabilitas mereka. Temuan juga menunjukkan bahwa sangat penting untuk memastikan upah yang layak beserta penegakannya di semua lini, merevitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan, memperkuat kemitraan antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri serta memberikan insentif tambahan untuk mendorong mereka segera kembali pada pekerjaan formal demi memastikan pemenuhan keamanan ekonomi pekerja pasca-pengangguran.

This paper examines Indonesias national policy regarding Job Loss Insurance (JKP) and its relation to the fulfilment of workers post-unemployment economic security. Using a framework developed by Carol Lee Bacchi known as a Whats the problem represented to be? or WPR the five questions posed by this approach are answered qualitatively by referring to the literature related to this policy. The findings reveal that the absence of unemployment insurance and the lack of market-relevant skills possessed by the unemployed people are the two dominant problems represented in JKP. These representations are based on the assumption that economic security is the basic need and rights of every individual. Additionally, skills are the cause and answer to the unemployment problems in Indonesia; however, it stigmatizes and places a great responsibility on those who are labelled as unskilled. In fact, the inadequacy of labour market conditions as well as the education and training system in Indonesia as their economic means affects their capability failure. The findings also suggest that it is pivotal to ensure decent wages with its enforcement on all fronts, to revitalize the education and training system, and to strengthen the partnership between government, training institutions, and industries as well as to provide additional incentives to encourage immediate return to formal employment to ensure the fulfilment of the workers post-unemployment economic securities.

Kata Kunci : Unemployment, Skills, Economic Security, JKP, WPR, Education, Training