Kontestasi Nilai Publicness Pada Sektor Pendidikan Di Indonesia Studi Kota Yogyakarta

DWI WORO ASTUTI, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kontestasi yang semakin massif terjadi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan formal di Indonesia telah berdampak pada lahirnya krisis identitas di ranah administrasi publik. Pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa akses pendidikan yang inklusif. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya fenomena globalisasi di sektor pendidikan yang turut serta membawa paham kapitalisme dan neoliberalisme melalui berbagai bentuk privatisasi pendidikan. Kedua paham tersebut telah menggeser kedudukan pendidikan yang sebelumnya digolongkan sebagai barang publik (public goods) menjadi barang swasta (private goods). Akibatnya, pendidikan berubah menjadi barang mahal yang hanya dapat diakses kelompok high socioeconomic status. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan studi data sekunder. Fenomena dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan konsep publicness. Kegagalan pengelolaan nilai-nilai publicness dapat dilihat dari, semakin menjamurnya komodifikasi pendidikan, sikap permisif publik terhadap privatisasi pendidikan, labelisasi pendidikan serta berkembangnya shadow education. Sementara secara teoritis kegagalan pengelolaan nilai-nilai publicness dari pemerintah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan nasional dapat dilihat dari tiga hal dimensi yaitu, akses, aktor dan kepentingan. Untuk dimensi akses pemerintah dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan akses fisik, informasi maupun sumber daya sehingga masih banyak ditemukan masalah berkaitan dengan isu ketimpangan akses pendidikan serta fasilitas sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh pemerintah. Sementara untuk dimensi aktor, masifnya komodifikasi pendidikan dan privatisasi pendidikan mengindikasikan kegagalan sektor publik dalam mengadopsi sistem pasar. Akibatnya domain pemerintah berhasil direduksi oleh sektor pasar melalui berbagai layanan pendidikan yang bersifat profit oriented. Kemudian untuk dimensi kepentingan, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengakomodasikan kepentingan publik di sektor pendidikan dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengadopsi sistem pasar, sehingga berimplikasi pada berkembangannya shadow education di Indonesia yang tentu saja hal tersebut mengindikasikan adanya public distrust.

This study aims to explore how the increasingly massive contestation in the provision of formal education services in Indonesia has resulted in the birth of an identity crisis in the realm of public administrations. The government is considered unable to meet basic needs in the form of access to inclusive education. This is inseparable from the phenomenon of globalization in the education sectors which has brought the understanding of capitalism and neoliberalism through various forms of educational privatization. These two nations have shifted the position of education which was previously classified as a public goods to private goods. As a result, education has turned into an expensive item that can only be accessed by high socioeconomic status groups. This study uses qualitative descriptive research methods with a case study approach. While the data collection technique used in this study includes interviews, documentations and secondary data studies. The phenomena in this study will be measured using the concept of publicness. The failure to manage the values of publicness can be seen from the proliferation of commodification of education, the permissive attitude of society towards the privatization of education, labeling of education and the development of shadow education. Meanwhile theoretically, the failure to manage the values of publicness of the government in the delivery of national education services can be seen from their dimensions; access, actors, and interests. For the dimensions of access, the government is considered not yet fully able to accommodate the community's need for physical access, information and resources so that there are still many problems related to the issue of inequality in access to education and facilities and infrastructure that have not been fully fulfilled by the government. As for the actor dimension, the massive commodification of education and the privatizations of education are the weakness of the public sector in adopting the market systems. As a result, the government domain has been successfully reduced by the market sectors through various profit-oriented educational services. For the dimension of interest, the government has not fully managed to accommodate the public interest in the education sectors properly, this is inseparable from the governments inability to adopt a market system, so that it has implications for the development of shadow education in Indonesia which of course can develop public distrust.

Kata Kunci : Kontestasi, Publicness, Sektor Pendidikan/Contestation, Publicness, Education Sectors