Pengaruh Tingkat Penerapan E-Government, Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Kinerja Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Daerah Indonesia pada Tahun 2019

PRIAMBODO ROKHMAT P, Dr. Ir. Paulus Insap Santosa, M.Sc., IPU; Dr. Umi Listyaningsih, M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh tingkat penerapan e-government, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan terhadap indeks kinerja pemberantasan korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data regresi linear berganda. Percontoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2019. Pemilihan percontoh menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perintah daerah yang memiliki indeks yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Indeks Integritas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK digunakan sebagai proksi dari peubah kinerja pemberantasan korupsi, sedangkan peubah penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil penelitian ini mengekspos bahwa penerapan e-government berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga berpengaruh posisitif signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Namun, akuntabilitas keuangan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Nilai Adj R-squared dalam output regresi aplikasi STATA menyuratkan bahwa kemampuan peubah bebas dan peubah kontrol dalam menjelaskan peubah terikat sebesar 32,76%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak ada dalam model. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah harus memajukan pelayanan publik dan proses administrasi dengan melakukan transformasi digital serta penerapan e-government sembari tetap menaikkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam upaya mendongkrak kinerja pemberantasan korupsi.

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of the level of e-government implementation, performance accountability, and financial accountability on the corruption eradication performance index in Indonesian local governments. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression data analysis method. The sample used in this study was 84 local governments in Indonesia in 2019. The sample selection used a purposive sampling technique with the criteria for regional orders that had the index needed in this study. The Integrity Index of the results of the KPK Integrity Assessment Survey (SPI) is used as a proxy for the corruption eradication performance variable, while the variable for e-government implementation is measured using the Electronic-Based Government System Index (SPBE). The results of this study expose that the implementation of e-government has a significant positive effect on the performance of eradicating corruption. Likewise, performance accountability and financial accountability follow-up to audit recommendations also have a significant positive effect on corruption eradication performance. However, the financial accountability of audit findings does not affect the performance of eradicating corruption. The value of Adj R-squared in the regression output of the STATA application indicates that the ability of the independent variable and the control variable to explain the dependent variable is 32,76%, while the rest is explained by other variables not in the model. The implication of this research is that local governments must advance public services and administrative processes by carrying out digital transformation and implementing e-government while still increasing performance accountability and financial accountability in an effort to boost corruption eradication performance.

Kata Kunci : penerapan e-government, akuntabilitas, integritas, pemberantasan korupsi, pemerintah daerah, e-government implementation, accountability, integrity, corruption eradication, local government