Kajian Kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Dampaknya terhadap Delimitasi Batas Maritim antara Cina dan Vietnam di Laut Cina Selatan

CHIKA LAKSITA DEWI, I Made Andi Arsana, ST., M.E., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Kepulauan Paracel merupakan sebuah kumpulan fitur-fitur maritim di Laut Cina Selatan yang terdiri dari pulau, karang, dan beberapa fitur tenggelam. Sengketa kepemilikan atas Kepulauan Paracel yang melibatkan Negara Cina dan Vietnam sudah berlangsung sejak lama. Negara Cina mengajukan klaim atas kepemilikan Kepulauan Paracel dengan mengacu pada sejarah dan dokumen-dokumen kuno termasuk peta, sedangkan Negara Vietnam mengacu pada catatan sejarah yang digabungkan dengan perkembangan hukum laut yaitu United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Sengketa yang terjadi di wilayah Kepulauan Paracel bukan hanya sebatas masalah kedaulatan atas kepemilikan fitur-fitur maritim, tetapi juga hak berdaulat atas zona maritimnya. Penelitian ini menggunakan data berupa Peta British Admiralty Chart, koordinat titik pangkal dari masing-masing negara, dan koordinat fitur maritim untuk menyajikan dua opsi terkait dengan simulasi delimitasi batas zona maritim di Laut Cina Selatan khususnya perairan Kepulauan Paracel. Opsi yang pertama, yaitu melakukan delimitasi batas zona maritim dengan mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh Negara Cina, tentunya dengan mengacu pada Pasal 46 - 47 UNCLOS 1982. Opsi yang kedua, yaitu melakukan delimitasi batas zona maritim dengan mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh Negara Vietnam atas dasar prinsip tindakan pendudukan dengan mengacu pada putusan kasus Pulau Sipadan - Ligitan dan Pulau Palmas. Pemilihan dari kedua opsi dilakukan untuk mencapai solusi yang adil menurut UNCLOS 1982, sehingga salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan prinsip sama jarak pada area yang mengalami tumpang tindih. Sebelum dilakukan proses delimitasi batas zona maritim, data titik koordinat dilakukan transformasi terlebih dahulu pada datum World Geodetic System (WGS) 1984 dan sistem proyeksi Mercator. Hasil dari penelitian ini adalah peta opsi kepemilikan atas Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan dan wilayah zona maritim yang dihasilkan oleh kepulauan tersebut. Selain itu, luas zona ekonomi eksklusif yang diperoleh oleh masing-masing negara sebelum dilakukan simulasi delimitasi batas maritim opsi pertama dan kedua juga diperhitungkan. Negara Cina pada awalnya memiliki luas total zona ekonomi eksklusif sebesar 625.781,048 km2, sedangkan Negara Vietnam sebesar 588.705,190 km2. Opsi yang pertama ini berdampak pada luas zona ekonomi eksklusif Negara Vietnam yang berkurang menjadi 509.099,831 km2, sedangkan luas zona ekonomi eksklusif Negara Cina bertambah menjadi 832.949,438 km2. Opsi yang kedua berdampak pada luas zona ekonomi eksklusif Negara Cina yang berkurang menjadi 562.493,153 km2, sedangkan luas zona ekonomi eksklusif Negara Vietnam bertambah menjadi 842.403,899 km2. Klaim Negara Cina memiliki nilai historis yang lebih kuat, sedangkan klaim Negara Vietnam memiliki keterkaitan yang lebih relevan dengan UNCLOS 1982.

The Paracel Islands are a group of maritime features in the South China Sea consisting of islands, reefs, and several submerged features. The dispute over the sovereignty of the Paracel Islands involving China and Vietnam has been going on for a long time. The State of China claims sovereignty of the Paracel Islands by referring to history and ancient documents, including maps. In contrast, the State of Vietnam refers to historical records combined with the development of the law of the sea, namely United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Disputes in the Paracel Islands are not only a matter of sovereignty for maritime features but also sovereign rights over its maritime zones. This research uses data in the form of a British Admiralty Chart Map, coordinates of the base point of each country, and coordinates of maritime features to present two options related to the simulation of maritime zone boundary delimitation in the South China Sea, especially in the Paracel Islands. The first option is maritime zone delimitation, considering the claims submitted by the State of China regarding Articles 46 - 47 of UNCLOS 1982. The second option is maritime zone delimitation, considering the claims submitted by the State of Vietnam based on the principle of effective occupation by referring to the case of Sipadan - Ligitan Island and Palmas Island. Consideration of the two options was carried out to achieve an equitable solution according to UNCLOS 1982, so one of the methods used to delimit maritime boundaries is to apply the principle of equidistance to the overlapping areas. Before delimitation of the maritime zone boundaries is carried out, the coordinate point data is transformed into the World Geodetic System (WGS) 1984 datum and the Mercator projection system. This research results in a map of sovereignty options over the Paracel Islands in the South China Sea and the maritime zones generated by these islands. In addition, the area of the exclusive economic zone obtained by each country before the first and second option maritime boundary delimitation simulation is also considered. Initially, China had a total exclusive economic zone of 625,781,048 km2, while Vietnam had 588,705,190 km2. The first option impacts the area of the exclusive economic zone of the State of Vietnam, which is reduced to 509,099,831 km2, while the area of the exclusive economic zone of the State of China has increased to 832,949,438 km2. The second option impacts the area of China's exclusive economic zone, which is reduced to 562,493,153 km2, while the area of the exclusive economic zone of Vietnam has increased to 842,403,899 km2. The claim of China has more substantial historical value, while the claim of Vietnam has more relevance to UNCLOS 1982.

Kata Kunci : kedaulatan, hak berdaulat, Kepulauan Paracel, delimitasi batas maritim, metode garis tengah atau sama jarak, zona ekonomi eksklusif