OPTIMALISASI PENYULUHAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DESERSI DAN TIDAK HADIR TANPA IJIN DI KALANGAN PRAJURIT YONIF R 631/ATG SERTA IMPLIKASINYA BAGI KETAHANAN ORGANISASI

FRANSISCUS A.A.T., Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum ; Bayu Dardias Kurniadi, S.IP.,M.A.,M.Pub.Pol.,P.hD

2022 | Tesis | MAGISTER KETAHANAN NASIONAL

INTISARI Prajurit Yonif R 631/Atg dituntut untuk mentaati setiap norma hukum yang berlaku serta peraturan disiplin TNI agar setiap tugas dan pengabdian dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Tujuan penelitian ini adalah (1) agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab Prajurit melakukan tindak pidana desersi dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan bagaimana penanganannya, (2) agar dapat mengetahui relevansi antara penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta ketahanan organisasi,(3)agar dapat menganalisis sejauhmana implementasi penyuluhan hukum bagi prajurit Yonif R 631/Atg dalam pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta bagi ketahanan organisasi, dan (4) agar dapat memberikan solusi berupa model penyuluhan hukum yang perlu diberlakukan agar dapat optimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana desersi dan THTI demi ketahanan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Yonif R 631/Atg yang berkedudukan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis data dalam penelitian ini mengambil dari observasi di objek penelitian dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) informan yang berasal dari unsur pimpinan Yonif R 631/Atg. Selain itu Peneliti melakukan studi pustaka dan mengambil dokumentasi dari literasi internet. Semua data-data ini direduksi sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana desersi dan THTI adalah ekonomi, sosial dan psikologis, (2) relevansi penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI adalah adanya pengetahuan hukum, pemahaman, sikap dan pola prilaku yang baik dalam hukum khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi dan THTI, sehingga meningkatkan kepatuhan hukum setiap prajurit, dan (3) pelaksanaan penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg ada beberapa kendala antara lain penyampaian materi yang belum maksimal karena penayangan slide materi yang biasa saja dan kurang menarik, belum optimalnya satuan Yonif R 631/Atg dalam pengerahan prajurit untuk dapat mengikuti penyuluhan hokum, dan penyuluhan hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun terhadap prajurit Yonif R 631/Atg dan letak Yonif R 631/Atg yang tersebar di beberapa wilayah. Dampaknya pelanggaran hukum desersi dan THTI selalu ada dan (4) model penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg agar dapat optimal adalah beberapa hal yaitu melalui : metode penyampaian pesan/informasi, metode mengajar, metode mengajak (persuasif), dan metode dialog (tanya jawab), selain itu dalam rangka efisensi biaya dan optimalisasi penyuluhan hukum, maka perlu agar penyuluhan hukum di jajaran Korem 102/Pjg khususnya Yonif R 631/Atg dilaksanakan oleh Kumrem 102/Pjg agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di jajaran Yonif R 631/Atg khususnya pelanggaran hukum desersi dan THTI.

ABSTRACT Soldiers in Battalion R 631/Atg were required to obey every applicable legal norm and TNI disciplinary regulations so that every task and service can be carried out properly and smoothly and has maximum implications for the resilience of the Yonif R 631/Atg organization. The purpose of this study was (1) to be able to find out the factors that cause Soldiers to commit desertion and THTI (Not Present Without Permission) crimes and how to handle them, (2) to be able to find out the relevance of legal counseling to the prevention of desertion and THTI crimes and organizational resilience, (3 ) in order to analyze the extent of the implementation of legal counseling for soldiers Battalion R 631/Atg in the prevention of desertion and THTI crimes as well as for organizational resilience, and (4) in order to be able to provide solutions in the form of legal counseling models that need to be implemented in order to be optimal in preventing the occurrence of criminal acts. desertion and THTI for organizational resilience. The method used in this research was descriptive qualitative method. Data analysis in this study took from observations in the object of research and interviews with 10 (ten) informants who come from Battalion R 631/Atg are Battalion Comander, Personel Section Officer, Intelligence Section Officers,Company Commanders, and Extention Team from Military Command XII/Tpr is head of legal support and assistance section, and head of miliary law 102/Pjg. In addition, the author conducted a literature study and took documentation from internet literacy. All of this data was reduced so that several conclusions can be drawn that answer each of the existing problem formulations. The results showed that (1) the factors causing the crime of desertion and THTI were economic, social and psychological, (2) the relevance of legal counseling to the prevention of desertion and THTI was the existence of legal knowledge, understanding, attitudes and good behavior patterns in law, especially in the prevention of desertion and THTI crimes, thereby increasing the legal compliance of every soldier, and (3) the implementation of legal counseling at Infantry Battalion R 631/Atg. , the Battalion R 631/Atg unit is not yet optimal in deploying soldiers to be able to participate in legal counseling, and legal counseling can only be given 1 (one) time a year to Battalion R 631/Atg soldiers and the location of Battalion R 631/Atg spread in several areas . The impact is that desertion law violations and THTI are always there and (4) the legal counseling model at Battalion R 631/Atg so that it can be optimized are several things, namely through: the method of delivering messages/information, teaching methods, inviting (persuasive) methods, and dialogue methods (questioning). In addition, in the context of cost efficiency and optimization of legal counseling, it is necessary that legal counseling in the ranks of Korem 102/Pjg, especially Infantry Battalion R 631/Atg, be carried out by Kumrem 102/Pjg in order to prevent violations of the law in the ranks of Infantry Battalion R 631/Atg. particularly violations of desertion and THTI laws.

Kata Kunci : Kata kunci : desersi, ketahanan organisasi, penyuluhan hukum,THTI.