HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NON STRIP PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAFILA HAJARANI GEA, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pemenuhan hak kepemilikan hak atas tanah warga Negara Indonesia non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada WNI Non-Pribumi dan implikasi dari diterbitkannya Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan teknik studi dokumen. Sebagai pendukung data dalam penelitian kepustakaan, dilakukan juga wawancara terhadap narasumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, pemenuhan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengacu pada Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Yogyakarta No.\K.898/I/A/1975, dimana warga negara Indonesia non pribumi/keturunan tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta karena kedudukan instruksi tersebut dalam Perundang-undangan Indonesia dapat dibenarkan karena status Daerah Istimewa Yogyakarta yang istimewa. Kedua, akibat hukum Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 adalah pendaftaran tanah sebagai kewajiban yang harus dilakukan setelah memperoleh hak atas tanah melalui peralihan hak tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dengan alasan bahwa WNI Keturunan bukan sebagai subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Kota Yogyakarta.

This study aims to determine the provisions on the fulfillment of land rights for non-native Indonesian citizens in the Special Region of Yogyakarta based on the Instruction of the Governor of the Special Region of Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 regarding the uniform policy of granting land rights to non-indigenous Indonesian citizens. and the implications of the issuance of the Instruction of the Governor of the Special Region of Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 concerning the uniform policy of granting land rights to a non-Indigenous Indonesian citizen This research is included in the type of normative juridical law research and is descriptive. The data used in this study is secondary data which is supported by interviews with informants. Data collection was obtained through library research with document study techniques. To support the data in library research, interviews were also conducted with informants. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that first, the fulfillment of Land Rights in the Special Region of Yogyakarta still refers to the Instruction of the Deputy Head of the DIY Yogyakarta Region No.\K.898/I/A/1975, where non-indigenous Indonesian citizens/descendants cannot own property rights. on land in the Special Region of Yogyakarta because the position of the instruction in Indonesian legislation can be justified because of the special status of the Special Region of Yogyakarta. Second, the legal consequence of the Instruction of the Head of the Special Region of Yogyakarta Number K.898/I/A/1975 is that land registration as an obligation that must be carried out after obtaining land rights through the transfer of rights cannot be processed by the Yogyakarta City Land Office, on the grounds that Indonesian citizens of descent are not as legal subjects who can have ownership rights to land in the city of Yogyakarta.

Kata Kunci : Instruksi Gubernur DIY, Hak Milik, NonPribumi, Pertanahan di DIY