Ruang Publik Digital dan Kebijakan Publik (Studi Kasus Persepsi Publik terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Periode Mei hingga Juli 2020 di Sosial Media Twitter)

YUNUS IKHSAN BAHARI, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berangkat dari abainya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 pada masa awal golden moment COVID-19. Kondisi tersebut memunculkan reaksi dari warganet di sosial media twitter terhadap penanganan pandemi melalui trending topic COVID-19, Corona #dirumahaja,#stayhome dan #TerawanOut dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sosial media twitter terhadap agregasi pendapat publik mengenai kebijakan penanganan pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori ruang publik digital, persepsi publik dan e-cycle policy. Metodologi dalam penelitian ini adalah hybrid method yaitu gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunaka BDA (Big Data Analyits) melalui proses text mining, NLP (Natural Languange Process), LDA (Latent Dirichet Allocation) serta analisis aktor, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan konten analisis yang digunakan untuk memaknai pesan dari data yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa twitter merupakan suatu ruang publik digital yang memenuhi 3 dimensi ruang dalam demokrasi yaitu structural, represional dan interaksional. Dengan bantuan teknologi twitter dapat menghadirkan ruang bagi agregasi pendapat publik mengenai COVID-19. Hasil persepsi di Twitter menunjukkan prioritas kebijakan yang perlu diambil pemerintah adalah (1) kebijakan untuk pencegahan penyebaran virus (2) perlindungan terhadap kelompok rentan dan warga negara (3) perbaikan tata kelola pandemi melalui transparansi, akurasi data dan kepemimpinan. Selain itu hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa persepsi publik dari sosial media twitter dapat dimanfaatkan sebagai tahapan evaluasi kebijakan dalam rangka e-cycle policy

This research departs from the government's neglect of handling the COVID-19 pandemic in the early golden moment of COVID-19. This condition led to reactions from netizens on Twitter social media to the handling of the pandemic through the trending topics of COVID-19, Corona #dirumahaja, #stayhome and #TerawanOut in the period from May to July 2020. This study aims to determine the role of social media twitter on the aggregation of public opinion regarding policies for handling the pandemic. This research uses digital public space theory approach, public perception and e-cycle policy. The methodology in this study is a hybrid method, which is a combination of qualitative and quantitative research. Quantitative research is carried out using BDA (Big Data Analysts) through text mining, NLP (Natural Language Process), LDA (Latent Dirichet Allocation) and actor analysis, while qualitative research uses content analysis that is used to interpret messages from the data generated. . The results of this study indicate that Twitter is a digital public space that fulfills 3 dimensions of space in democracy, namely structural, repressive and interactional. With the help of technology, Twitter can provide space for the aggregation of public opinion regarding COVID-19. The results of perceptions on Twitter show that the priority policies that need to be taken by the government are (1) policies to prevent the spread of the virus (2) protection of vulnerable groups and citizens (3) improving pandemic governance through transparency, data accuracy and leadership. In addition, the results of these findings indicate that public perceptions of social media Twitter can be used as a policy evaluation stage in the context of e-cycle policy

Kata Kunci : Sosial Media, Twitter, Ruang Publik Digital, Persepsi Publik, E-Cycle Policy