Kesenjangan Digital dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Pada Program SIKS-DJ di Provinsi Jawa Tengah

MARIA NAREVA H M P, Suripto, SIP, MPA, Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

SIKS-DJ atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial DINSOS JATENG merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang diluncurkan sejak tahun 2019 untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi data-data calon penerima bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan aplikasi ini bermula ketika Dinas Sosial Jawa Tengah melihat ketidakefisienan alur pendaftaran bantuan sosial, khususnya bagi calon penerima yang harus mendaftarkan diri secara langsung ke kantor kepala desa/kelurahan terdekat hingga melakukan proses verifikasi dan validasi data dalam jangka waktu cukup lama. SIKS-DJ sendiri bisa diakses oleh setiap operator baik di tingkat desa maupun Kabupaten/Kota melalui website atau aplikasi berbasis android. Penerapan SIKS-DJ tentu menjadi menarik untuk diteliti karena sebagian besar operator di tingkat desa masih mempunyai keterbatasan kemampuan saat menggunakan aplikasi tersebut berbeda dengan operator-operator di tingkat Kabupaten/Kota, dimana mereka sudah sangat mahir dalam hal itu sehingga manfaat dari kehadiran sebuah inovasi pelayanan publik kurang dirasakan secara optimal. Maka, penelitian ini akan difokuskan untuk membandingkan dampak pelaksanaan SIKS-DJ di tingkat desa dengan di tingkat Kabupaten/Kota terhadap masalah kesenjangan digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak pelaksanaan program SIKS-DJ terhadap kesenjangan digital di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Kemudian, data dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan tahapannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan SIKS-DJ terhadap masalah kesenjangan digital masih tergolong cukup tinggi karena keberhasilan penggunaan SIKS-DJ di tingkat desa hanya berkisar sebesar 40% saja sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota sudah mencapai lebih dari 95%. Hal itu disebabkan oleh rendahnya kemampuan sejumlah petugas saat mengoperasikan aplikasi atau website berbasis digital, keterbatasan kepemilikan perangkat elektronik, serta ketidakstabilan koneksi internet sehingga data KPM di Provinsi Jawa Tengah belum semua diverifikasi dan divalidasi. Maka, sangat dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah daerah setempat untuk segera mengatasi permasalahan tersebut melalui kerjasama antar stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan literasi digital dan pemerataan pembangunan fasilitas internet.

SIKS-DJ or Social Welfare Information Systems DINSOS JATENG is a public service innovation launched in 2019 to facilitate verification and validation data on prospective social assistance recipients in Central Java Province. The forming of this application began when the Central Java Social Service saw the inefficiency of social assistance registration flow, especially for prospective recipients who had to register directly at the nearest village/urban village head office to carry out verification and validation data process in a long period of time. SIKS-DJ can be accessed by every operator, both the village and Regency/City levels through a website or application based android. SIKS-DJ is certainly interesting to study because most operators at the village level still have limited capabilities when using this application, in contrast to operators at the Regency/City level, where they are already very proficient in it so that the benefits presence of a public service innovation not perceived optimally. Therefore, this research will focus on comparing impact of implementation SIKS-DJ at the village level with Regency/City level about digital problems. The purpose of this study was to determine how much impact implementation SIKS-DJ program had on digital divide in Central Java Province. The research method used is a qualitative method. Data was collected through observation, interviews, documentation, and literature study. Then, data analyzed and interpreted based on stages. The results of study show that the impact of implementation SIKS-DJ on digital divide problem is still quite high because people who succeed using SIKS-DJ at village level only 40% while at Regency/City level it has reached more than 95%. This is due to low ability of a number officers when operating digital applications or websites, limited ownership of electronic devices, and instability of internet connections so all KPM data in Central Java Province has not been verified and validated. Thus, the involvement of local government is urgently needed to immediately overcome these problems through collaboration between relevant stakeholders in order to improve digital literacy and equitable development of internet facilities.

Kata Kunci : SIKS-DJ, inovasi, kesenjangan digital, bantuan sosial