DILEMA ETIK DOKTER SPESIALIS DENGAN TINDAKAN BEDAH DAN NON BEDAH PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG, PENELITIAN KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN FENOMENOLOGI

SIGID KIRANA L B, Prof. dr. Moh. Hakimi, Sp.OG(K); Prof. Dra. Yayi Suryo P., M.Si, Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER BIOETIKA

Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 telah membawa Indonesia ke babak baru untuk mewujudkan hak kesehatan bagi masyarakatnya. Sistem asuransi sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dirasakan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, meskipun masih banyak kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini mencoba mencari dilema etik yang dirasakan oleh dokter spesialis tindakan bedah dan non-bedah dalam melaksanakan program JKN di rumah sakit. Metode : Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di Kota Semarang, Jawa tengah, dengan cara melakukan deep interview kepada lima dokter spesialis tindakan bedah yaitu obgyn, THT-KL, bedah, mata, anestesi dan enam dokter spesialis tindakan non-bedah yaitu anak, jiwa, penyakit dalam, rehabilitasi medis, syaraf dan kulit. Masing-masing spesialisasi terdapat dua responden yang telah diwawancarai. Data dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi penelitian kualitatif. Hasil : Masih didapatkan beberapa permasalahan ketika dokter spesialis menangani pasien BPJS di rumah sakit yang meliputi: 1) Sosialisasi dirasakan masih kurang sehingga dokter sebagai pelaksana kesulitan untuk mengimplementasikan aturan. 2) Pelaksanaan yang berbeda di berbagai rumah sakit sehingga dokter sulit untuk menyesuaikan ketika dokter berpraktik pada rumah sakit tipe C karena jumlah klaim yang seringkali tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan pada pasien. 3) Program JKN memberikan dampak kenaikan jumlah pasien, hal ini memberikan dampak kekhawatiran dokter atas tuntutan hukum apabila melakukan kesalahan, terlebih lagi dokter juga harus menyesuaikan dengan klaim biaya yang ada. 4) Apapun permasalahanya, dokter tetap berusaha untuk menjunjung tinggi sumpah dokter dan KODEKI dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk pasien. Kesimpulan : Pelaksanaan JKN harus selalu dilakukan evaluasi terus-menerus, dan tetap harus memperhatikan kendala yang dihadapi dokter di lapangan. Dalam melaksanakan praktiknya yang penuh dengan dilema, dokter harus senantiasa mendapatkan perlindungan hukum dan etik yang memadai dan apabila terjadi dilema etik dalam menjalankan profesinya, dokter spesialis bisa melakukan konsultasi dengan subkomite etik dan hukum dari komite medis rumah sakit

Background: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) or the Health National Program which was put into use by the government since 2014 has brought Indonesia to a new phase to realize the right to health for its people. The social insurance system managed by the Social Insurance Administration Organization or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is felt to bring many benefits to the community, although there are still many obstacles in its implementation. This study tries to find the ethical dilemmas experienced by surgical and non-surgical specialists in implementing the JKN program in hospitals. Methods : The study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach in the city of Semarang, Central Java, by conducting deep interviews with five surgical specialists namely obstetric and gynecology, otolaryngologist, surgeon, ophthalmologist, anesthesiologist and six non-surgical specialists namely pediatrician, psychiatrist, internal medicine, medical rehabilitation, neurologist and dermatologist. In each specialization there are two respondents who have been interviewed. Data were analyzed using a phenomenology in qualitative approach. Results : There are still problems gotten by the doctors when they are handling BPJS patients in hospitals, which include: 1) Socialization is felt to be lacking so that doctors as implementers find it difficult to implement the rules. 2) The implementation is different in various hospitals so that doctors find it difficult to adjust when doctors practice at type C hospitals because the number of claims is often insufficient to provide services to patients. 3) The JKN program increases patient numbers dramatically, which led to doctors getting worried to potential lawsuits if they make mistakes; furthermore, the doctors need to adjust with the existing cost claims. 4) Whatever happens, doctors still try to uphold the doctor's oath and KODEKI and always do the best for patients. Conclusion : The implementation of JKN must always be evaluated continuously, and still have to pay attention to the obstacles faced by doctors in the field. In carrying out these practices which are full of dilemmas, doctors must always receive adequate legal and ethical protection, ang if there is an ethical dilemma in carrying out their profession, doctors may have consultation with the ethical and legal subcommittee of the hospital medical comitee

Kata Kunci : Dilema etik, Jaminan Kesehatan Nasional, Kota Semarang, Rumah Sakit