Proses Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Publik Di Kalurahan (Studi Kasus Kalurahan Bangunjiwo, Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 2014-2021)

YUSUF WIBISONO, Dr. Ratminto, M.A.; Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Transformasi digital sektor publik adalah teori dan konsep yang relatif masih baru tetapi telah mencapai popularitas tinggi di kalangan peneliti dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi digital sektor publik merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang meliputi aspek teknologi, sosial, dan strategi untuk peningkatan kualitas layanan. Kontribusi dari penelitian adalah menyajikan bukti transformasi digital sektor publik di instansi pemerintahan level terendah yaitu level kalurahan/ desa. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang memberikan wawasan mendalam tentang transformasi digital. Untuk melengkapi tinjauan literatur tersebut, peneliti menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik analisis time line. Penelitian ini memiliki dua tujuan yang telah dirumuskan. Pertama mendeskripsikan proses transformasi digital dalam pelayanan administrasi publik dari tahun 2014 hingga tahun 2021. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi digital dari tahun 2014 hingga 2021. Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dipilih untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menganalisis data dan informasi menggunakan teknik analisis time line. Proses mendapatkan informan dipilih menggunakan metode snow ball. Hasil analisis menyatakan bahwa Kalurahan Bangunjiwo telah melakukan proses transformasi digital dalam tugas pelayanan terhadap warga Bangunjiwo. Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Kepanewon Kasihan Kabupaten Bantul melaksanakan proses transformasi digital sesuai dengan kebijakan inovasinya. Ada tiga (3) periode yang dilalui dalam proses transformasi digital tersebut, yaitu (1) periode I (implementasi Sistem Informasi Desa) tahun 2014-2017; (2) periode II (pengintegrasian Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara onine) tahun 2017-2019; dan (3) periode III (inovasi Sistem Pelayanan Desa (SIPADES) berbasis smartphone) 2019-2021. Transformasi digital di Kalurahan Bangunjiwo mempunyai pola policy-driven yang menyebar secara top down. Pemerintah Kabupaten Bantul terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur di tingkat kalurahan, selanjutnya menguji coba sistem (Sistem Informasi Desa) di 10 kalurahan, kemudian mengimplementasikan di seluruh kalurahan se-Kabupaten Bantul. Transformasi digital di Kalurahan Bangunjiwo menciptakan fleksibilitas terkait dengan periode, elemen organisasi dan tingkat birokrasi yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan faktor yang mempengaruhi transformasi digital, diantaranya: (1) faktor strategi ; (2) faktor kepemimpinan; (3) faktor kapasitas SDM; (4) faktor budaya digital; dan (5) faktor peran organisasi eksternal. Faktor peran organisasi eksternal menjadi faktor baru apabila dikaitkan dengan proposisi teoritis. Selain itu dalam penelitian ini menemukan bahwa faktor kepemimpinan dalam berinovasi menjadi faktor dominan yang berpengaruh.

Public sector digital transformation is a relatively new theory and concept but has achieved high popularity among researchers and practitioners in recent years. Public sector digital transformation is an ongoing process that encompasses technological, social, and strategic aspects for improving the quality of services. The contribution of research is to present evidence of public sector digital transformation in the lowest level of government agencies, namely the kalurahan / village level. The research is based on a literature review that provides in-depth insight into digital transformation. To complete the literature review, researchers used case study research strategies using time line analysis techniques. This research has two objectives that have been formulated. First describes the process of digital transformation in public administration services from 2014 to 2021. Second, identify the factors that influenced the digital transformation process from 2014 to 2021. Qualitative approach with case study strategy is chosen to answer problem formulation. Researchers analyze data and information using time line analysis techniques. The process of getting an informant is selected using the snow ball method. The results of the analysis stated that Kalurahan Bangunjiwo has carried out the digital transformation process in the task of service to the people of Bangunjiwo. Kalurahan Bangunjiwo Kepanewon Kasihan of Bantul Regency carries out the digital transformation process in accordance with its innovation policy. There are three (3) periods passed in the digital transformation process, namely (1) period I (implementation of Sistem Informasi Desa) in 2014-2017; (2) period II (integration of Sistem Informasi Desa with Sistem Informasi Administrasi Kependudukan onine) in 2017-2019; and (3) period III (smartphone-based Sistem Informasi Pelayanan Desa (SIPADES) innovation) 2019-2021. Digital transformation in Kalurahan Bangunjiwo has a policy-driven pattern that spreads top down. The Bantul Regency Government first prepares infrastructure at the kalurahan level, then tests the system (Sistem Informasi Desa) in 10 kalurahan, then implements it throughout the kalurahan in Bantul Regency. Digital transformation in Kalurahan Bangunjiwo creates flexibility related to different periods, organizational elements and levels of bureaucracy. The results of the analysis show factors that influence digital transformation, including: (1) strategic factors; (2) leadership factors; (3) HR capacity factor; (4) digital cultural factors; and (5) the role factor of external organizations. The role factor of external organizations becomes a new factor when it comes to theoretical propositions. In addition, the study found that leadership factors in innovating became the dominant factor that was influential

Kata Kunci : Transformasi Digital, Kalurahan Bangunjiwo, Pelayanan Publik, Digital Transformation, Kalurahan Bangunjiwo, Public Service