ANALISIS DISPARITAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI JAWA TIMUR (Kajian Terhadap Proses Penetapan UMK Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

FIRDA AULIA ROKHMAH, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H.,M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) Faktor ketimpangan upah minimum yang cenderung tinggi pada tahun 2021 di antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, 2) Pengaruh Pengaturan UMK di UU Cipta Kerja terhadap kemungkinan mengatasi disparitas UMK Provinsi Jawa Timur, 3) Formulasi penetapan upah yang responsif terhadap kebutuhan hidup layak Pekerja/ Buruh menurut tim dewan pengupahan provinsi Jawa Timur. Sifat penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta didukung wawancara dengan narasumber anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode library research dan metode field research. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa disparitas yang terjadi di 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur berawal dari permintaan pekerja/ buruh untuk dilakukan survey ulang nilai KHL. Pengaturan upah tersebut masih mengacu pada PERMENAKER Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Aturan tersebut tidak menentukan dasar penghitungan bahan pokok yang ada di pasar tradisional, sehingga berdampak pada nilai KHL melonjak tinggi. Dikeluarkannya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga tidak mampu mengatasi ketimpangan upah yang terjadi. Selanjutnya diberlakukannya UU Cipta Kerja yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai batas atas dan batas minimum upah, pengaturan ini dikatakan bisa memperkecil kesenjangan upah yang terjadi. Upah yang responsif menurut Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah adalah nilai Upah Minimum di suatu wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi kesejahteraan wilayah tersebut, sehingga didapatkan upah yang efektif dan implementatif.

The research in this thesis aims to find out and analyze 1) The minimum wage inequality factor which tends to be high in 2021 among districts/cities in East Java Province, 2) The influence of the UMK regulation in the Job Creation Law on the possibility of overcoming the MSE disparity in East Java Province, 3) Formulation of wage determination that is responsive to the needs of a decent living Worker/Labourer according to the East Java provincial wage council team.. The nature of this research is categorized as descriptive research and is included in the type of empirical normative research conducted with primary, secondary and tertiary legal material literature studies and supported by interviews with sources of wage council members from government elements, namely the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province. The approach used is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). In conducting research, researchers use library research methods and field research methods. Data analysis used in this research is qualitative analysis. The results of this thesis research indicate that the disparity that occurs in 38 cities/districts in East Java Province originates from the request of workers/labourers to conduct a re-survey of the KHL value. The wage regulation still refers to the PERMENAKER Number 7 of 2013 concerning the minimum wage. The regulation does not determine the basis for calculating basic ingredients in traditional markets, so the impact on the value of KHL soars high. The issuance of PP Number 78 of 2015 concerning Wages was also unable to overcome the wage inequality that occurred. Furthermore, the enactment of the Job Creation Law contained in PP Number 36 of 2021 which regulates the upper limit and minimum wage limit, this arrangement is said to be able to reduce the wage gap that occurs. According to the Wage Council, responsive wages from government elements are the minimum wage values in an area which are determined according to the welfare conditions of the region, so that effective and implementable wages are obtained.

Kata Kunci : Disparitas Pengupahan, Penghitungan Upah Minimum, UU Cipta Kerja, Upah Responsif