Satu Tahun Kebijakan Pemerintah DIY Menanggulangi Dampak Covid-19 pada Sektor Pariwisata

HERLAMBANG JATI K, Bayu Dardias Kurniadi, MA, M.Pub.Pol, Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ABSTRAK Keterlambatan Pemerintah Indonesia merespon Covid-19, berdampak fatal. Sense of crisis yang rendah, membuat Covid-19 tidak hanya menjadi masalah kesehatan, namun telah meluas dampaknya ke permasalahan ekonomi. Salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, pembatasan mobilitas tidak serta merta menghentikan permasalahan. Ketidakpastian jaminan hidup selama pembatasan aktivitas, menjadi penyebabnya. Bagi daerah yang ekonominya mengandalkan pergerakan orang, menjadi tantangan tersendiri. Seperti DIY, yang mengandalkan sektor pariwisata. Sektor yang identik dengan pergerakan orang dan kerumunan itu, merasakan pukulan hebat. Kunjungan wisatawan turun signifikan. Pada 2019 kunjungan wisatawan di DIY mencapai 6.549.381 orang, sementara pada 2020 hanya 1.848.548 orang. Spending money wisatawan nusantara juga turun signifikan dari Rp10.444.575 pada 2019, menjadi Rp1.215.000 pada 2020. Turunnya jumlah wisatawan dan spending money tersebut menggambarkan turunnya perputaran ekonomi. Satu tahun pandemi, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata merasakan imbasnya. Mulai dari pendapatan yang turun, usaha yang rugi, bahkan terpaksa menutup usahanya. Pekerja harus dirumahkan hingga terkena PHK. Menjadi penting untuk melihat kebijakan Pemda DIY dalam mengembangkan pariwisata di DIY sebelum pandemi, dan kebijakan menghadapi krisis ini, terutama yang menyangkut pariwisata. Sektor yang menjadi tumpuhan hidup banyak orang, dan salah satu sektor yang paling terpukul di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan studi kebijakan publik dengan orientasi fokus pada konteks, dan evaluasi kebijakan. Analisa dilakukan dengan metode kualitatif, pada kebijakan Pemda DIY, didukung dengan wawancara sejumlah narasumber, dan data pendukung lainnya. Kurun waktu satu tahun selama Maret 2020 - Maret 2021 terlihat kebijakan yang dikeluarkan Pemda DIY, sangat bergantung pada kebijakan dari Pemerintah Pusat atau bersifat parsial. Secara esensi antara kebijakan Pusat dan Pemda DIY sama, hanya saja Pemda DIY mencoba melakukan pendekatan kultural. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang juga Raja Keraton Yogyakarta mencoba menggunakan falsafah kehidupan orang Jawa, untuk memberikan pemahaman tentang masalah Covid-19. Jika meminjam pemikiran (Clarke & Stewart, 1990), hubungan Pusat dan Daerah itu disebutnya The Agency Model, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti dalam mengambil langkah, Pemerintah daerah merupakan lembaga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan yang bersifat parsial tersebut membuat Pemda DIY tidak bisa berbuat banyak. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, respon cepat Pemerintah sangat penting. Selama satu tahun pandemi, pemerintah berupaya melakukan sejumlah penyesuaian antara kebijakan dan kondisi yang ada. Pertama saat pemerintah fokus kesehatan, antara Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Periode kedua, Pemda DIY mencoba menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi, Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya, ketika Pemda DIY merespon kenaikan kasus Covid-19. Pengetatan aktivitas coba kembali dilakukan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Perubahan kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada pelaku wisata yang butuh kepastian dalam menjalankan bisnisnya. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan perlindungan sosial, stimulus, terutama bagi mereka yang tidak bisa merasakan kemewahan bekerja dari rumah, dan hanya bisa memperoleh penghidupan, jika ada aktivitas di luar. Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Publik, Pemda DIY, Pariwisata

ABSTRACT The Indonesian government's delay in responding to Covid-19 has had a fatal impact. A low sense of crisis has made Covid-19 not only a health problem, but has extended its impact to economic problems. One of the efforts to prevent the spread of Covid-19 is to limit public mobility. However, mobility restrictions do not necessarily stop the problem. The uncertainty of life insurance during activity restrictions is the cause. For regions whose economy relies on the movement of people, this is a challenge. Like DIY, which relies on the tourism sector. The sector that was synonymous with the movement of people and crowds, felt a great blow. Tourist arrivals fell significantly. In 2019 tourist visits in DIY reached 6,549,381 people, while in 2020 only 1,848,548 people. The spending money of domestic tourists also fell significantly from Rp. 10,444,575 in 2019, to Rp. 1,215,000 in 2020. The decline in the number of tourists and spending money illustrates the decline in economic turnover. One year of the pandemic, people who depend on tourism are feeling the effects. Starting from declining income, losing business, even forced to close their business. Workers must be laid off until they are laid off. It is important to look at the policy of the DIY Regional Government in developing tourism in DIY before the pandemic, and the policies to deal with this crisis, especially regarding tourism. The sector on which many people live, and one of the sectors hardest hit in the midst of the pandemic. This research is a public policy study with a focus on context orientation, and policy evaluation. The analysis was carried out using a qualitative method, based on the DIY local government policy, supported by interviews with a number of sources, and other supporting data. During the period of one year during March 2020 - March 2021, it can be seen that the policies issued by the DIY Regional Government depend heavily on policies from the Central Government or are partial. In essence, the policies of the Central Government and the DIY Regional Government are the same, except that the DIY Regional Government tries to take a cultural approach. The Governor of Yogyakarta, Sri Sultan HB X who is also the King of the Yogyakarta Palace, tried to use the Javanese philosophy of life to provide an understanding of the Covid-19 problem. If to borrow a thought (Clarke & Stewart, 1990), the relationship between the Center and the Region is called The Agency Model, Local Government does not have significant power in taking steps, Local government is an institution to implement central government policies. This partial policy has prevented the DIY Regional Government from doing much. In the midst of the current Covid-19 pandemic, the Government's quick response is very important. During one year of the pandemic, the government tried to make a number of adjustments between existing policies and conditions. First, when the government focuses on health, between March 2020 - June 2020. The second period, the DIY Regional Government tries to balance health and the economy, July 2020 - December 2020. Next, when the DIY Regional Government responds to the increase in Covid-19 cases. The tightening of retry activities will be carried out in January 2021 - March 2021. This policy change has a very large effect on tourism actors who need certainty in running their business. The government should pay more attention to social protection, stimulus, especially for those who cannot feel the luxury of working from home, and can only earn a living, if there are outside activities. Keywords: Covid-19, Public Policy, DIY Local Government, Tourism

Kata Kunci : Covid-19, Kebijakan Publik, Pemda DIY, Pariwisata