TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM KEPADA BADAN KEAGAMAAN KATOLIK

SHARON BELLA N KENDA, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yang mengatur bahwa "Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf, dengan status hak milik" tidak sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan asas kebangsaan dalam UUPA terhadap lembaga keagamaan dalam kepemilikan tanah untuk pemakaman. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji kedudukan tanah wakaf dan tanah gereja dalam hukum pertanahan di Indonesia, serta aturan pemberian hak atas tanah untuk tempat pemakaman bukan umum kepada badan keagamaan Katolik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara kepada responden dan narasumber. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, kedudukan tanah wakaf dan tanah gereja dalam pengaturan hukum tanah di Indonesia belum diatur secara proporsional. Tanah wakaf mempunyai payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan lex specialis dari UUPA. Tanah gereja sampai dengan saat ini masih tunduk pada peraturan yang berlaku umum yaitu UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 serta Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 1/Dd-AT/Agr/67. Dalam hal hak atas tanah untuk TPBU masih terdapat perbedaan yang mencolok yang mana tanah wakaf diberi status hak milik, sedangkan tanah non-wakaf diberi status hak pakai, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam kemajemukan umat beragama yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pengaturan pemberian hak atas tanah untuk tempat pemakaman bukan umum kepada badan keagamaan Katolik yang sejauh ini masih diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, secara filosofis bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara sosiologis penerapan peraturan ini tidak lagi memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara yuridis keberadaan peraturan tersebut menimbulkan banyak ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam umat beragama dalam kedudukannya sebagai subjek pemegang hak milik atas tanah.

Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1987 which stipulates that "Land areas for the purposes of non-public burial places are given the status of Use Rights in accordance with applicable laws and regulations, except waqf land, with the status of property rights" not in accordance with the precepts of One Godhead, Article 27 paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principle of nationality in the land law for religious institutions in the ownership of land for burial. This legal research aims to determine, analyze and examine the position of waqf land and church land in land law in Indonesia, as well as the rules for granting land rights for non-public burial places to Catholic religious entity. This research used empirical juridical method by examining primary data and secondary data. The primary data were obtained from field research through interviews with informants and respondents. The secondary data were obtained from library research by examining primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using the inductive method of thinking, namely a way of thinking that departs from concrete events and then from concrete events general generalizations are drawn. The results of the study conclude, first, the position of waqf land and church land in regulation. Waqf land has a legal form, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which is a lex specialis of the land law. Church land is still subject to generally accepted regulations, namely the land law, Government Regulation Number 38 of 1963 and the Decree of the Director General of Agrarian and Transmigration Number 1/Dd-AT/Agr/67. In terms of land rights for non-public burial places, there are still striking differences in which waqf land is given the status of property rights, while non-waqf land is given the status of usufructuary rights, giving rise to injustice and legal uncertainty in the plurality of religious communities based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, the arrangement for granting land rights for non-public burial places to Catholic religious bodies which so far is still regulated in Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1987, philosophically contradicts the philosophy of the Indonesian nation, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Sociologically the application of this regulation no longer meets the needs and development of the community. Juridically the existence of these regulations creates a lot of legal uncertainty and injustice in religious communities in their position as subjects of land ownership rights. Land law in Indonesia has not been regulated proportionally.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Badan Keagamaan Katolik, Land rights, Non-General Cemetery, Catholic Religious Entity