PENGUKURAN PENGETAHUAN DAN LAW SATISFACTION INDEX (LSI) PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (KLASTER UMKM)

SHINTYA NOVELIA E, Rika Fatimah, P.L., ST., M.Sc., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)

Hadirnya Undang-Undang baru dengan metode omnibus di Indonesia memberikan banyak respon dari masyarakat. Salah satunya mengenai adanya keberpihakan pemerintah pada investor. Dimana Undang-Undang Cipta Kerja dinilai memberikan banyak kemudahan untuk pelaku usaha. Beberapa penelitian telah membahas secara yuridis mengenai isi dari Undang-Undang dan berpendapat bahwa kemudahan yang diberikan akan sangat bermanfaat apabila dapat diterapkan dengan baik. Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang No.11 tahun 2020 yang diukur dari tingkat pengetahuan dan law satisfaction index (LSI). LSI digambarkan melalui tingkat kepentingan, tingkat praktik dan Gap dari kedua pengukuran tersebut. Metode yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dimana penelitian menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang di isi langsung oleh pelaku UMKM. Hasil menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden yang menyatakan tahu mengenai Undang-Undang No.11 tahun 2020 hanya sebanyak 39 responden dari 281 responden artinya pengetahuan responden terhadap Undang-Undang masih tergolong rendah. Selain itu, pengukuran selanjutnya adalah LSI yang digambarkan berdasarkan tiga komponen yakni tingkat kepentingan, tingkat praktik dan gap antara kedua tingkat tersebut. Pada tingkat kepentingan pelaku UMKM skala usaha mikro dan kecil tergolong hampir sama, namun berbeda dengan skala menengah. Pada skala usaha mikro dan kecil, adanya layanan bantuan dan pendampingan hukum adalah yang paling penting diantara kemudahan lainnya sedangkan pada skala menengah kemudahan dalam perizinan usaha menjadi yang paling penting diantara kemudahan lainnya. Pada tingkat praktik responden, kemudahan dalam perizinan usaha merupakan kemudahan yang paling sering dirasakan. Gap dari kedua pengukuran tersebut menggambarkan bahwa kemudahan dalam bantuan hukum, pelatihan sistem aplikasi dan pendampingan dalam mendapatkan sertifikat SNI dan jaminan produk halal menjadi pernyataan yang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut diantara pernyataan yang lain.

The presence of new Law by using Omnibus method in Indonesia has given different public responses. One of them is regarding the government's alignment with investors. Where the Omnibus Law is considered to provide many conveniences/facilities for the entrepreneur. Several kinds of literature have been discussed The Laws content juridically and conclude that the facilities provided by the law will be very useful if the law can be implemented properly. This study examines the implementation of the Law Number 11/2020 which is assessed from the level of knowledge and Law satisfaction index (LSI). LSI is described by the level of importance, level of practice and the Gap of the two measurements.This study uses descriptive quantitative methods where the study used a survey method. Data collection was carried out through a questionnaire that was filled directly by MSME entrepreneurs. The result shows that the level of respondent knowledge who stated that they knew about Omnibus Law was only 39 respondents from 281 respondents which mean that respondent knowledge of this Law was still relatively low. Furthermore, the next measurement is LSI which is described based on three components, namely the level of importance, the level of practice and the gap between the two levels. The level of importance of MSME entrepreneurs on the micro and small businesses scale is almost the same, however, the medium-scale is different. On the scale of micro and small businesses, there is legal assistance and services that become the most important among other facilities, while on the medium scale the simplicity to obtain a business license is the most important among other facilities. On the respondent level of practice, the easiness to obtain a business license is a facility that most be perceived. The gap between the two measurements illustrates that the legal assistance, application system training and assistance in obtaining SNI certificates and Halal product guarantees are the statements that need further action among other statements.

Kata Kunci : Level of Knowledge, Law Satisfaction Index (LSI), Level of Importance, Level of Practice, Undang-Undang No.11 tahun 2020