PEMBATALAN KEPUTUSAN KONGRES IPPAT KE VII TAHUN 2018 DI MAKASSAR AKIBAT KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KETUA UMUM IPPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2020/PT.DKI)

NESIA WEROZA PUSPA, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn; Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum;Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum Pembatalan Putusan Kongres IPPAT ke-7 Tahun 2018 di Makassar terkait indikasi kecurangan dalam pemilihan ketua umum IPPAT dan untuk menganalisis perlindungan hukum dasar pertimbangan hakim dan perspektif peraturan perundang-undangan mengenai jabatan PPAT serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPAT terhadap putusan dalam memutus perkara No. 422/PDT/2020/PT.DKI. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Dikatakan normatif karena dilakukan dengan studi pustaka yang merujuk kepada teori-teori maupun aturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan mengenai dampak pertimbangan hakim dan pertimbangan peraturan perundang-undangan terhadap putusan hakim. Perbedaan pendapat dengan hakim merupakan hal yang lumrah, alasan dimenangkannya salah satu pihak itu dikarenakan bukti yang dimiliki salah satu pihak cenderung lebih kuat dibandingkan pihak yang lainnya. Kongres ulang yang di perintah kan oleh hakim untuk sebaiknya di implementasikan terlebih dahulu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam pemilihan umum ketua tersebut. Dan untuk pemilihan ketua IPPAT yang dilaksanakan ada baiknya dilaksanakan dari urutan terbawah dulu dengan di adakan konferda, konferwil dan berlanjut ke pusat karena itu merupakan hal mendasar sesuai yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPPAT.

The purpose of this study is to find and analyze the legal consequences of the cancellation of the decision of the IPPAT VII TH 2018 Congress in Makassar related to fraud indication in the election of the IPPAT general chairman and to analyze the basic legal protection of judges considerations and the perspective of legislation regarding the PPAT and the IPPAT bylaws on the decision in deciding case No. 422/PDT/2020/PT.DKI This Research is an empirical normative research. It is said to be normative because it is carried out by means of a literature study that refers to theories, laws and regulations governing agreements in general. The data were analyzed descriptively to obtain an explanation of the impact of judges consideration and statutory on judges decisions. Opinion differences with judges are common, the reason for some party winning is because the evidence owned by that party tends to be stronger than the other party. The re- congress ordered by the judge should be implemented first in the association by-laws before being carried out by the parties related to the general election of the chairman. For the election of IPPAT chairman it is better to do it from the bottom first by held a 1st regional conferences, 2nd regional conference and continuing to the top level conferences because is a basic thing as stated in the IPPAT association by-laws.

Kata Kunci : Kongres,IPPAT ke VII di Makassar