PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING BAGIAN OPERASIONAL TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN

DAMARKUSUMA DWI P, Susilo Andi Darma, S.H., M. Hum

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Pelindungan hukum terhadap pekerja/buruh pada hakikatnya merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pekerja di Bagian Operasional TPST Piyungan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pelindungan hukum terhadap pekerja di Bagian Operasional TPST Piyungan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Responden dan Narasumber dengan cara wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, hubungan hukum yang terjalin antara pekerja/buruh di Bagian Operasional TPST Piyungan dengan Perusahaan alih daya PT X adalah hubungan kerja. Timbulnya hubungan kerja diantara kedua belah pihak didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Kedua, pelindungan hukum terhadap pekerja/buruh di Bagian Operasional TPST Piyungan terdiri dari pelindungan terhadap kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Implementasi pelindungan hukum terhadap pekerja/buruh di Bagian Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan mayoritas telah terpenuhi.

Legal protection for workers/laborers is essentially a human right guaranteed by Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze the legal relationship of workers in the Operational Section of the Piyungan TPST in terms of legislation in the field of manpower and legal protection for workers in the Operational Section of the Piyungan TPST. The nature of this research is descriptive, which explains everything related to the research results. This type of research is normative-empirical. The types of data used are primary and secondary. Primary data were obtained from respondents and resource persons by means of interviews, while secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is an interview guide. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Based on the results of research and discussion, two conclusions are obtained. First, the legal relationship that exists between workers/laborers in the Operational Section of TPST Piyungan and the outsourcing company PT X is a working relationship. The emergence of a working relationship between the two parties is based on a work agreement that contains elements of work, orders, and wages. Second, legal protection for workers/laborers in the Operational Section of TPST Piyungan consists of protection against occupational health, work safety, and social security. The majority of the implementation of legal protection for workers/laborers in the Operational Section of the Piyungan Integrated Waste Processing Site (TPST) has been fulfilled.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Keselamatan Kerja, Pelindungan hukum