Prioritas Ruang Publik: Studi Kasus Pengelolaan Fungsi Trotoar Melalui Kapasitas Pemerintah di Sepanjang Jalan Pandanaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

LUTFI LAKSITA INKA P, Azifah Retno Astrina, M.Ps

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian mengenai pengelolaan trotoar yang bertujuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melalui tindakan dan kebijakan yang dihasilkan untuk trotoar sepanjang Jalan Pandanaran, Kabupaten Boyolali. Studi ini menjadi penting karena pengelolaan ruang publik utamanya trotoar ikut membentuk citra bagi pemerintahan yang menjabat dan pengukuran kapasitas pemerintah untuk melihat tingkat kematangan perangkat daerah sebagai bahan evaluasi. Tindakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola trotoar di kawasan tersebut diharapkan dapat dijadikan cerminan kapasitas yang sesungguhnya dimiliki. Penjelasan mengenai kapasitas pemerintah dalam mengelola fungsi trotoar menggunakan pengukuran kapasitas pemerintah berupa kompetensi, komitmen pada pemangku kepentingan, penilaian (assessment), dan upaya membangun kesadaran publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil penelitian dari dokumen Renstra, Lakip, RKPD, RPJPD dan RPJMD serta dokumen pendukung dan catatan dari pengalaman dalam berbagai bentuk untuk menilai seberapa jauh kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi, menunjukkan bahwa pengelolaan fungsi trotoar di sepanjang Jalan Pandanaran lebih banyak memberikan dampak bagi pejalan kaki dengan berbagai persoalan seperti aksesibilitas yang rendah, ketidaknyamanan dalam melintasi trotoar, hingga perebutan lahan dengan lapak PKL. Kendati pemerintah sebagai pengelola ruang publik, melalui SKPD terkait berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan berbagai upaya namun hasilnya belum nampak. Selain karena belum tersedianya regulasi yang memadai, ketiadaan komitmen politis di pemerintah juga menjadi kendala utama dalam pengelolaan isu ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, selama ini pengelolaan fungsi trotoar dikatakan masih belum cukup. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang dirumuskan oleh pemerintah belum sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kurangnya komitmen pemerintah serta tidak terintegrasinya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di lapangan oleh SKPD terkait menjadi beberapa faktor utama penghambat performa pemerintah dalam isu ini. Sedangkan, tersedianya trotoar yang sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki lewat alternatif kebijakan dapat dijadikan landasan prioritas pembangunan atas persoalan pengelolaan trotoar yang selama ini terjadi.

Research on sidewalk management aims to measure the capacity of the Boyolali Regency Government through the actions and policies produced for sidewalks along Jalan Pandanaran, Boyolali Regency. This study is important because the management of public spaces, especially sidewalks, helps shape the image of the government in office and measures the government's capacity to see the maturity level of regional apparatus as an evaluation material. The actions of the Boyolali Regency Government in managing the sidewalks in the area are expected to be a reflection of the actual capacity they have. Explanation of the government's capacity in managing the function of the sidewalk using the measurement of government capacity in the form of competence, commitment to stakeholders, assessment, and efforts to build public awareness. This research uses a descriptive qualitative method through a case study approach with documentation study as the main data collection technique. The results of the research from the Strategic Plan, Lakip, RKPD, RPJPD, and RPJMD documents as well as supporting documents and notes from experiences in various forms to assess how far local governments are prepared to face decentralization, show that the management of sidewalk functions along Jalan Pandanaran has more impact on pedestrians. with various problems such as low accessibility, inconvenience in crossing the sidewalk, to land grabbing with street vendors' stalls. Although the government as the manager of public space, through the related SKPD, has tried to overcome this problem by making various efforts, the results have not yet been seen. Apart from the unavailability of adequate regulations, the lack of political commitment in the government is also a major obstacle in managing this issue. Based on the research conducted, so far, the management of the sidewalk function is said to be insufficient. The infrastructure development plans formulated by the government are not under the needs of the community. The lack of government commitment and the unintegrated planning, management, and supervision in the field by the related SKPD are some of the main factors hindering the government's performance on this issue. Meanwhile, the availability of sidewalks that are under the needs of pedestrians through alternative policies can be made a development priority over the problems of sidewalk management that have occurred so far.

Kata Kunci : kapasitas, pengelolaan trotoar, political will, Pemerintah Kabupaten Boyolali.