TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN (MERGER) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

ANGGITYA MAHARSI, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan melakukan penggabungan (merger) pasca di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) apakah telah memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi pekerja/buruh. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum positif terkait pengaturan PHK akibat perusahaan melakukan merger sebelum dan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Bahan yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian penulisan tesis ini berakhir pada suatu kesimpulan bahwasanya pasca berlakunya UU Cipta Kerja terutama terkait dengan besaran pesangon karena PHK akibat perusahaan melakukan merger terjadi degradasi serta distorsi terkait posisi tawar dengan dihapusnya Pasal 163 UU Ketenagakerjaan 2003 sehingga dengan begitu tidak terpenuhinya keadilan distributif karena pembentuk undang-undang mengesampingkan fakta dari tidak seimbangnya kedudukan antara perusahaan dengan pekerja/buruh dalam hubungan industrial. Namun terkait dengan kepastian hukumnya dengan hadirnya ketentuan Pasal 185 dalam UU Cipta Kerja yang merupakan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mau membayar pesangon dan juga adanya ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan industrial.

The research outlined in this thesis aims to find out and analyze related to the arrangement for Termination of Employment due to the company conducting a merger after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law) whether it has provided certainty and justice for workers/labor. This thesis research is descriptive analysis research and is included in the type of normative legal research. In this study, the approach includes research on legal principles, research on legal systematics, and research on the level of vertical and horizontal synchronization of positive law related to the arrangement of Termination of Employment due to companies perform a merger before and after the implementation of Job Creation Act. The materials used in this thesis research consist of secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation, and secondary legal materials in the form of legal literature. The data analysis used in this thesis research was conducted qualitatively. The results of the research in writing this thesis ended with a conclusion that after the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it was mainly related to the amount of severance pay due to termination of employment due to companies conducting mergers, there was degradation related to bargaining positions with the abolition of Article 163 of the Law Number 13 of 2003 on Employment Law so that distributive justice not fulfilled because the legislators the law overrides the fact of the unequal position between the company and the workers/laborers in industrial relations. However, related to legal certainty with the presence of the provisions of Article 185 in the Job Creation Law which is a criminal sanction for companies that do not want to pay severance pay and also the provision of Job Loss Guarantee (JKP) is expected to provide legal certainty for the parties in industrial relations.

Kata Kunci : Pengaturan PHK, Merger, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja (Omnibus Law), Kepastian dan Keadilan Hukum.