TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN WAKATOBI

MUHAMMAD AZIZIL N, Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc, Ph.D; Dr. rer. pol. Dyah Widiyastuti, S.T., MCP.

2021 | Tesis | Magister Kajian Pariwisata

Digambarkan sebagai suatu sistem yang besar, dinamis dan aktifitas di dalamnya kompleks merupakan karakteristik mendasar dari ekowisata. Karena ekowisata merupakan fenomena kompleks di mana terdapat banyak pihak yang berasal dari beragam latar belakang dan mempunyai kepentingan sektoral. Maka dalam tata kelola ekowisata, dibutuhkan pengelolaan oleh institusi yang akomodatif dan adaptif terhadap kompleksitas tersebut, melalui tata kelola kolaboratif. Secara spesifik, pengembangan ekowisata di Kabupaten Wakatobi menunjukkan fenomena tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Tujuan pertama dalam penelitian ini menganalisis tata kelola kolaboratif di Kabupaten Wakatobi berdasarkan variabel Kondisi Awal, Desain Institusi, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaboratif. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif pada Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Tahapan analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Wakatobi sudah dilaksanakan yaitu melalui pembentukan FTKP Kab. Wakatobi. Akan tetapi, keterlibatan para pemangku kepentingan sebagai anggota di dalam FTKP Kab. Wakatobi lebih besar dipengaruhi faktor kepatuhan terhadap keputusan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Meskipun para pemangku kepentingan memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengembangan ekowisata secara terpadu, komprehensif dan menyeluruh, namun karena para pemangku kepentingan tersebut tidak terlibat secara penuh dalam proses pembentukan forum, tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tugas dan fungsinya dan segala hal terkait keberadaan FTKP Kab. Wakatobi. Maka keikutsertaannya sebagai anggota FTKP Kab. Wakatobi hanya bersifat formalistik dan tidak sukarela. Kemudian secara keseluruhan, prinsip-prinsip collaborative governance dalam FTKP Kab. Wakatobi belum diimplementasikan secara optimal. Kemudian beberapa faktor yang memengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata pada FTKP Kabupaten Wakatobi antara lain tumpang tindih regulasi dan status kawasan, belum adanya mekanisme formal dalam ftkp kabupaten wakatobi, ego sektoral dan institusional, gaya kepemimpinan forum yang cenderung individualis dan hierarkis, minimnya inovasi kelembagaan dalam ftkp kabupaten wakatobi, budaya kerja sama dan rasa saling ketergantungan yang tinggi.

Ecotourism is predominantly characterized by a dynamic and complex system of tourism activity. As a complex phenomenon, ecotourism stakeholders are prone to the sectoral interests. Hence, it is necessary to induce the adaptive and accommodative ecotourism management through collaborative governance. Specifically, ecotourism development in Wakatobi showed high level of complexity. The aims of this study was to analyze the collaborative governance in Wakatobi based on its initial condition, institutional design, facilitative leadership and collaborative process. This study also identified the factors influencing the implementation of collaborative governance in FTKP Wakatobi. This study is a descriptive qualitative research. The data was collected using in-depth interview, observation and documentation. The data was analyzed by conducting data reduction, data display and verification. The results of this study showed that the implementation of collaborative governance in Wakatobi was actualized through the establishment of FTKP Wakatobi. However, the involvement of stakeholders as members of FTKP Wakatobi was mostly influenced by the factor of compliance with the order stipulated by the Regent's decree. Despite the awareness and understanding of the stakeholders on the integrated and comprehensive ecotourism development, however, they lacked of adequate information on their task and function in FTKP Wakatobi since they were not fully involved in the establishment of the forum. It also inferred that the involvement of the stakeholders in FTKP Wakatobi is a formality and involuntary. As a whole, the principles of collaborative governance in FTKP Wakatobi is not optimally implemented. Several factors influencing the implementation of collaborative governance in FTKP Wakatobi include the overlapping regulation and regional status, inexistence of the formal mechanism in FTKP Wakatobi, sectoral and institutonal ego, individualistic and hierarchal leadership style in the forum, inadequate institutional innovation in FTKP Wakatobi, working culture and high level of dependency.

Kata Kunci : collaborative governance, ecotourism development, innovative institution, ecotourism governance, tata kelola kolaboratif, pengembangan ekowisata, institusi inovatif, tata kelola ekowisata