Perencanaan Jalur Kereta Api Parangtritis - Bandara Internasional Yogyakarta

NUR BUDI SUSANTO, Dr. Eng. Imam Muthohar, S.T., M.T.; Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D., IPU.

2021 | Tesis | Magister Sistem dan Teknik Transportasi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi wisata yang menarik. Dalam rangka mendukung pembangunan kawasan selatan dengan konsep "among tani dagang layar", terdapat rencana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengembangan jaringan kereta api Bandara Kulon Progo - Parangtritis untuk melayani mobilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan mendukung pengembangan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian aspek teknis dan finansial, termasuk perhitungan pembiayaan dengan skema KPBU untuk mendukung rencana jalur kereta api Parangtritis - Bandara Internasional Yogyakarta. Perencanaan jalur kereta api Parangtritis - Bandara Internasional Yogyakarta dilakukan sejajar dengan garis pantai selatan Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Perencanaan aspek teknis memperhitungkan alinemen horizontal dan alinemen vertikal. Analisis biaya dan pendapatan menggunakan data Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi 2017-2036 dan berbagai penelitian terkait. Selanjutnya aspek kelayakan finansial dengan masa konsesi 50 tahun dianalisis menggunakan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), dan payback period. Hasil analisis teknis menunjukkan bahwa kereta api Parangtritis - Bandara Internasional mempunyai panjang trase 33,8 km. Pada aspek finansial dengan suku bunga dasar kredit korporasi 9,64% dan tingkat inflasi 1,54% per tahun, skenario dengan pendanaan 100% dari badan usaha serta skenario dukungan pemerintah dengan VGF 49% tidak layak secara finansial. Kelayakan finansial didapatkan dengan skenario prasarana dimiliki pemerintah dengan badan usaha sebagai operator, harga tiket Rp 700,00/km dan tingkat keterisian moderat dengan NPV Rp 158.694.885.229,00, IRR 11,931%, BCR 1,110, dan payback period pada tahun ke-42 dari masa konsesi. Skema kerjasama yang dapat diterapkan adalah pemerintah selaku regulator dengan kewajiban mempersiapkan dokumen, kebijakan, dan penyediaan prasarana, sementara itu badan usaha berkewajiban menyiapkan dana dan mengelola kereta api selama masa konsesi berlangsung, serta dilaksanakan penanganan risiko bersama untuk meminimalkan risiko pelaksanaan proyek

Special Region of Yogyakarta has attractive tourism potential. In order to support development of south area with "among tani dagang layar" concept, there is a plan by Special Region of Yogyakarta's Government regarding the development of the Kulon Progo Airport - Parangtritis train network to serve people mobility, boost the economy, and to support tourism development. This study aims to conduct a study of technical and financial aspects, including the financing calculation of government and business entity cooperation scheme to support the operation plan of the Parangtritis - Yogyakarta International Airport railway. The planning for the Parangtritis - Yogyakarta International Airport railway is carried out in line with the southern coast of Java and the Southern Cross Road Network in Bantul Regency and Kulon Progo Regency. The planning of the technical aspects calculates the horizontal and vertical alignment. The cost and revenue are analyzed uses data on the Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi 2017-2036 and various related studies. Then, the financial feasibility aspects with concession period of 50 years is analyzed with the parameters of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), and payback period. The results of the technical analysis represent that Parangtritis - Yogyakarta International Airport has 33,8 km track length. In the financial aspect with 9,64% corporate basic loan interest rate and 1,54% inflation rate per year, none of the early scenario with 100% fund from business entity and government support scenario through VGF is financially feasible. Financial feasibility can be obtained with the scenario that infrastructure is owned by the government, the train is operated by business entity, ticket price of Rp 700,00/km, and moderate occupancy rate, with NPV Rp 158.694.885.229,00, IRR 11,931%, BCR 1,110, and payback period in the 42nd of concession period. The cooperation scheme that can be applied is the government becomes a regulator with responsibility to prepare documents, policies, and provide infrastructure, while business entities have responsibility to funds and manages the railway during the concession period, and joint risk mitigation is carried out to minimize the project risk.

Kata Kunci : kereta api, alinemen, kelayakan finansial, kerjasama pemerintah badan usaha