PERTANGGUNG JAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PADA SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN

WIWIED NUGRAHANING, Dr. Taufiq El Rahman., S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap bank selaku kreditur yang tidak mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah kepada debitur yang diperuntukan sebagai jaminan kredit dan menganalisis bagaimana bentuk tanggungjawab PPAT atas gagalnya pemasangan hak tanggungan karena hilangnya objek yang menjadi jaminan kredit tersebut Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden dan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum apabila bank selaku kreditur tidak mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah kepada debitur yang diperuntukan sebagai jaminan kredit yakni hanya berupa Sanksi Administratif sebagaimana yang tertuang secara normatif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan PPAT yang bertanggungjawab atas gagalnya pemasangan hak tanggungan karena hilangnya objek jaminan yakni berupa penggantian kerugian materiil, namun juga bisa berupa permohonan penerbitan sertifikat pengganti/baru dengan segala biaya dalam mengurus sertifikat pengganti tersebut ditanggung mandiri oleh PPAT itu sendiri. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Kode Etik PPAT Pasal 3 huruf f yang isinya menyatakan bahwa PPAT harus bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak.

To find out the legal consequences of the bank as a creditor who does not return property rights to the debtor that is intended as a credit guarantee and analyze how the form of PPAT responsibility for the failure of the installation of dependent rights due to the loss of the object that became the credit guarantee Literature research was conducted to examine primary and secondary legal materials. To obtain primary data conducted interviews with respondents and resource persons. The results showed that a legal action if the bank as a creditor does not return a certificate of property rights to the land to the debtor that is intended as acredit guarantee in the form of administrative sanctions as stated normatively in the Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector. While PPAT is responsible for the failure of the installation of dependent rights due to the loss of collateral objects in the form of material damages reimbursement, but can also be in the form of an application for issuance of a replacement certificate/new with all costs in managing the replacement certificate is borne independently by the PPAT itself. As stated in the Regulation of the Code of Ethics PPAT Article 3 letter f which states that PPAT must work with a sense of responsibility, independent, honest, and impartial.

Kata Kunci : Bank, PPAT, Sertifikat Hak Milik, Jaminan Kredit, Proses Pemasangan Hak Tanggungan.