PEMBATALAN HIBAH AKIBAT TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA (Analisis Komparasi Putusan PTUN Semarang Nomor: 141/G/2018/PTUN.Smg dengan Putusan PA Kediri Nomor: 0216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr)

N. PRASTYANANDA Y, Dr. Hartini, S.H., M.Si

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan hukum dalam pembatalan hibah akibat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam Putusan PTUN Semarang No:141/G/2018/PTUN.Smg dengan Putusan PA Kediri Nomor:0216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr serta perbedaan akibat hukumnya terhadap tanggung jawab PPAT, status akta hibah, dan status bukti kepemilikan tanah. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan kasus. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan preskriptif analisis dengan logika dan penalaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, perbedaan pertimbangan hukum dalam pembatalan hibah akibat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya antara Putusan PTUN Semarang No. 141/G/2018/PTUN.Smg dengan Putusan PAKediri No. 0216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr, terletak pada pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Putusan PTUN Semarang menggunakan pendekatan keseimbangan yaitu mempertimbangkan segala aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan dan asas yang relevan sebagai dasar hukumnya. Putusan PA Kediri, menggunakan pendekatan pengetahuan hakim sehingga dalam pertimbangannya kurang memuat alasan yang jelas dan rinci, dan hanya memuat satu (1) landasan hukum yang relevan dengan pokok perkara. Perbedaan akibat hukum antara Putusan PTUN Semarang dengan PA Kediri, yaitu; 1) terhadap tanggung jawab PPAT. Putusan PTUN Semarang, pertanggungjawaban PPAT bersifat individual-adminsitratif, sedangkan dalam Putusan PA Kediri, PPAT tidak bertanggung jawab terhadap akta hibah yang tidak dibuatnya; 2) terhadap status akta hibah. Putusan PTUN Semarang maupun Putusan PA Kediri, status akta hibah sama-sama batal demi hukum; 3) terhadap status bukti kepemilikan tanah.Putusan PTUN Semarang menjadi batal, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun harus ada permohonan pengajuan pembatalan dan/atau pengembalian nama atas hak kepemilikan tanah dalam sertifikat melalui Kepala Kantor Pertanahan, sebagai pelaksanaan putusan PTUN. Putusan Pengadilan Agama Kediri, status bukti kepemilikan tanah secara otomatis kembali pada pemberi hibah.

This research to analyzes differences in legal considerations in the cancellation of grants due to not by the actual situation in the Semarang Administrative Court Decision No:141/G/2018/PTUN.SMG with the Kediri Religious Court Decision Number: 0216/Pdt.G/2010/PA. Kab.Kdr and the differences of the legal consequences of PPAT responsibilities, the status of the grant deed and the status of proof of land ownership. This thesis research is normative juridical research. The approach uses a statutory approach, conceptual, comparative and case approach. Sources of research data, i.e: primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study and documentation. The analysis technique uses prescriptive analysis with logic and legal reasoning. Based on the research results show that, the difference in legal considerations in the cancellation of grants due to not the actual situation between the Semarang Administrative Court Decision Number 141/G/2018/PTUN.smg and the Kediri Religious Court Decision Number: 0216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr, that is on the approach used by the judges in the legal considerations. The decision of the Semarang Administrative Court uses a balanced approach, i.e: considering all aspects related to the subject matter of the case, then looking for relevant legislation and legal principles as the basis for legal considerations. The decision of the Kediri Religious Court uses a judge's knowledge approach so that in its considerations it does not contain a clear and detailed basis for reasons, which only contains one legal basis that relevant to the subject matter. Differences in legal consequences between the Semarang Administrative Court Decision and the Kediri Religious Court Decision,i..e: 1)toward PPAT's responsibility. The Semarang PTUN Decision, PPAT's responsibility is individual-administrative, while in the Kediri PA Decision, PPAT is not responsible for the grant deed that he did not make; 2) toward the status of the deed of grant. The decision of the Semarang PTUN and the Kediri PA Decision, are both null and voids; 3) toward the status of proof of land ownership. The Semarang PTUN becomes null, illegitimate, and has no legal force. However, there must be an application for the cancellation and/or return of the name of the land ownership rights in the certificate through the Head of the Land Office, as the implementation of the PTUN decision. The decision of the Kediri Religious Court, the status of proof of land ownership is automatically returned to the grantor.

Kata Kunci : PTUN, Pengadilan Agama, Pembatalan Hibah, PPAT