PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK TANAH DAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN TANAH PROYEK BENDUNGAN LEUWI KERIS DI KABUPATEN CIAMIS

NADIA AGUSTINA, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak-hak pemilik tanah yang terkena pembangunan proyek Bendungan Leuwi Keris Di Kabupaten Ciamis, mengetahui dan menganalisis kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melalui penelitian lapangan, data primer dan penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, hak-hak pemilik tanah yang terkena pembangunan proyek Bendungan Leuwi Keris pelaksanaannya berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 kenyataannya belum efektif disebabkan tidak tercapainya keadilan terutama hak mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah, memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah, dan pemberian ganti kerugian tidak sesuai prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Kedua, kewajiban pemerintah Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy serta Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, mengadakan musyarawarah pelaksanaan pengadaan tanah, serta memberikan ganti kerugian terhadap pemilik hak atas tanah. Ketiga, kendala yang dihadapi kedua belah pihak, dari pihak pemerintah Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy terkendala muncul pemukiman disepanjang garis sempadan sungai yang merupakan tanah milik negara, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis terkendala dalam formulir pemberkasan persyaratan pemberian ganti kerugian pihak yang bersangkutan pemilik tanah tidak menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah, kendala dari pihak pemilik tanah menuntut ganti kerugian segera dibayarkan karena tanah tersebut merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang berpengaruh pada perekonomian.

This study aims to know and analyze the implementation of the rights of landowners affected by the construction of the Leuwi Keris Dam project in Ciamis Regency, to know and analyze the obligations carried out by the government, as well as to know and analyze the obstacles faced by the government and landowners. This research using the method of empirical juridical through field research, the primary data and the research literature. The obtained Data analysis was done qualitatively and then poured in the form of the description of the logical and systematic, and analyzed to obtain clarity of problem solving, then drawn a conclusion in a deductive, of things that are common towards the things that are special. Based on the results of the study can be concluded. First, the rights of landowners affected by the construction of the Leuwi Keris Dam project are implementation based on the legal basis of Law No. 2 of 2012 in fact has not been effective because of the lack of justice, especially the right to know the plan of land procurement, obtain information on land procurement, and compensation is not in accordance with the principles of respect for land rights. Second, the obligation of the government of Balai Besar Sungai Citanduy and Ciamis Regency Land Agency, the government is obliged to provide legal protection, conduct deliberations on the implementation of land procurement, and provide compensation to landowners. Third, the obstacles faced by both parties, from the government of Balai Besar Sungai Citanduy region is constrained to appear settlements along the river boundary line which is state-owned land, the Ciamis National Land Agency is constrained in the form of filing the requirements for compensation of the concerned landowners do not submit complete documents of ownership of land rights, constraints from the landowners demanding compensation immediately paid because the land is agricultural land and plantations that affect the economy.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum. /Land Rights, Land Acquisition, Public Interest.