Konsinyasi Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan

INTAN ZAHRA H.A, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan bagaimana penerapan peraturan konsinyasi ganti kerugian dan pelaksanaannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan mengacu pada asas keadilan, serta untuk mengkaji kendala yang dihadapinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada responden dan narasumber. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerapan pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dan pelaksanaan pengadaan tanah belum mencerminkan asas keadilan, karena pemilik tanah menganggap konsinyasi adalah hubungan hukum yang tidak kontraktual dan merupakan cara instansi yang memerlukan tanah untuk mengambil jalan pintas dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah agar pembangunan tidak terhambat. Kedua, masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan konsinyasi, khususnya di Pengadilan Negeri Bangil, seperti adanya penolakan untuk menandatangani berita acara penawaran pembayaran ganti kerugian dan adanya pengajuan gugatan keberatan besaran uang ganti kerugian yang sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri Bangil, serta penetapan putusan konsinyasi oleh Hakim yang cenderung bersifat memaksa para bekas pemegang hak atas tanah untuk tetap menerima besaran ganti kerugian sepihak yang ditawarkan. Oleh karena itu, aspek yang harus diperhatikan agar pemilik tanah dapat melangsungkan kehidupan yang layak, yaitu adanya penghormatan terhadap hak-hak atas tanah milik warga, serta adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses pelaksanaannya, agar terjadi kesepakatan dalam pemberian ganti kerugian yang layak dan adil demi memperoleh peningkatan kesejahteraan dari hasil pengadaan dan pembangunan sarana kepentingan umum.

This legal research aimed to find out the problems related to how the implementation of the regulation of consignment of compensation and its application in land procurement for public interest for the construction of the Pandaan-Malang Toll Road in Pasuruan Regency referring to the principle of justice, as well as to reviewed what obstacles are faced. The type of research used descriptive empirical-juridical research by combining primary data and secondary data. The primary data were obtained from field research through interviews with informants and respondents. The secondary data were obtained from library research by reviewing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results showed that, first, the implementation of the consignment of compensation and the application of land procurement do not reflect the principle of justice yet, because the land owners consider that consignment is a legal relationship that is not contractual and it is a way for parties who need land to take shortcuts in the implementation of land rights procurement, so that the construction is not hampered. Second, there are still obstacles in the process of implementing the consignment, especially at the Bangil District Court, such as the refusal to sign the minutes of the offer of compensation payment and the lawsuit against the amount of compensation that has been consigned to the Bangil District Court, as well as the consignment decision by the Judges which tends to force former land owners to accept the amount of one-sided compensation offered. Therefore, the aspects that must be considered so that land owners can live a decent life, namely, respect for the land rights which owned by land owners, and ensure if there is legal certainty and transparency in the land procurement process, so there will be an agreement in the provision of appropriate and fair compensation in order to increase welfare from the procurement and construction of public interest facility.

Kata Kunci : Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Jalan Tol Pandaan-Malang