PENYELESAIAN KONFLIK PROYEK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KEDIRI OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk. DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED)

OCTAVIANUS DODIE W., Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru Kediri antara Pemerintah Pusat dengan PT. Surya Dhoho Investama dan mengetahui dan mengkaji langkah yang diambil Pemerintah Pusat dan PT. Surya Dhoho Investama dalam melanjutkan proyek pembangunan Bandar Udara Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang timbul menuju penyelesaian masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan bentuk penelitian studi kasus dan metode eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel yaitu pemecahan masalah dari pelaksanaan KPBU yang disebabkan oleh pengadaan lahan dari badan usaha dan penyerahan aset dan lahan tersebut kepada Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama peraturan tentang bangun guna milik tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dan menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pemenuhan tujuan dari perumusan peraturan perundangan tersebut. sedangkan Penyelenggara Bandar Udara Kediri wajib menyerahkan kembali lahan dan aset yang dikuasai kepada Negara berdasarkan hak atas tanah yang melekat pada lahan bandar udara. Kedua untuk melanjutkan pembangunan dan penyelenggaraan Bandar Udara Kediri Pemerintah harus memperbaiki peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral, dan pihak Badan Usaha agar memperhatikan setiap peraturan baik tentang pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, penyelenggaraan bandar udara dan hak atas tanah sehingga tidak ada lagi hambatan pada tahap selanjutnya.

This study aims to identify and examine the resolution of land acquisition conflicts for the construction of the new Kediri airport between the Government and PT. Surya Dhoho Investama, knowing and reviewing the steps taken by the Government and PT. Surya Dhoho Investama in continuing the Kediri Airport construction project. This study uses an empirical juridical type that examines applicable legal provisions and what happens in society to find out and find the facts and data needed, then identify problems that arise towards problem solving. This research is descriptive qualitative by using case study research and explanatory methods which aims to explain the relationship between two or more symptoms or variables, namely solving problems from PPP implementation caused by land acquisition from business entities and the transfer of assets and land to the Government. The results of the study show that : first, the regulation on Build Operate Own does not meet the principle of clarity of formulation and causes difficulties in implementing the fulfillment of the objectives of the formulation of the legislation. The Kediri Airport Operator is obliged to return the land and assets controlled to the State based on the land rights attached to the airport land. Second, to continue the development and operation of Kediri Airport, the Government must improve regulations that are contrary to sectoral regulations, and the Business Entity must pay attention to every regulation, both regarding the implementation of Government Cooperation with Business Entities, airport operations and land rights so that there are no more obstruction at later stages.

Kata Kunci : KPBU, Pengadaan, Sinkronisasi