The Urgency to Regulate Deferred Prosecution Agreement (DPA) in Indonesia

AKMAL A HARAHAP, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Penundaan Penuntutan (PPP) telah diterapkan di berbagai negara. Pertama, penulis menganalisis pengaturan dan implementasi Perjanjian Penundaan Penuntutan di Amerika Serikat dan Inggris. Kedua, penulis membahas kemungkinan Perjanjian Penundaan Penuntutan untuk diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian Normatif fokus kepada teori dan doktrin dalam hukum. Penulis juga mencari undang-undang dan peraturan-peraturan terkait Perjanjian Penundaan Penuntutan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif dan konseptual untuk mengetahui kerangka di Amerika Serikat dan Inggris. Penulisan Hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, perbedaan signifikan dari Amerika Serikat dan Inggris dalam tindak pidana dan keterlibatan pengadilan. Kedua, PPP dapat diatur di Indonesia jika sesuai dengan sistematika peraturan perundangan di Indonesia. PPP harus diatur di level undang-undang. Selain itu, pengaturan PPP juga harus diperjelas dengan pedoman untuk memastikan para penegak hukum menggunakan PPP secara konsisten.

This legal research aims to analyze the concept of Deferred Prosecution Agreement (DPA) that has been implemented in several countries. First, the author shall analyse the regulation and implementation of Deferred Prosecution Agreement in the United States and United Kingdom. Second, the author shall discuss the possibility of Deferred Prosecution Agreement to be regulated in the Indonesian laws and regulations. To gather the information, the author uses Normative Approach. Normative Approach focuses on the theories and doctrines of the law. The author shall find the relevant laws and regulations concerning Deferred Prosecution Agreement. Furthermore, the author shall also uses comparative and conceptual approach to know the framework in the United States and United Kingdom. This legal research has two conclusions. First, significant differences between the United States and United Kingdom DPA were on the crimes and court involvement. Second, DPA can be regulated in Indonesia if it is in accordance with the systematics of Indonesian laws and regulations. DPA should be regulated in the law level. Also, there should be a DPA guideline to ensure that legal enforcers use the DPA consistently.

Kata Kunci : Deferred Prosecution Agreement (DPA), Corporate Crime, Afdoening Buiten Process, Serious Fraud Office (SFO)