The Urgency of Criminal Law as Primum Remedium for the Infringement of Medicines and Medical Devices under Indonesian Trademark & Geographical Indication Act Number 20 Year 2016

ANISA ALIFIA, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Perlindungan terhadap obat-obatan dan alat kesehatan menjadi sangat penting, terutama di tengah pandemi yang permintaannya sangat tinggi. Pemerintah harus mengambil tindakan serius untuk memastikan bahwa obat dan alat kesehatan yang dijual adalah baru dan asli. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penjualan, produksi, dan distribusi obat dan alat kesehatan palsu di Indonesia. Salah satu cara memerangi pemalsuan obat dan alat kesehatan adalah dengan meningkatkan pemberlakuan Ayat (3) dari Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana analisisnya dimulai dari pengkajian faktor-faktor pemberlakuan Ayat (3) Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dilanjutkan dengan argumentasi tentang pentingnya hukum pidana sebagai primum remedium melalui analisis kelebihan dan kekurangan hukum pidana sebagai ultimum dan primum remedium. Penulis menemukan banyak kasus pelanggaran obat dan medis di Indonesia. Dan munculnya COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Dengan demikian, pemilik merek obat dan alat kesehatan harus menyadari bahwa pentingnya pertanggungjawaban pidana jika menemukan pelanggaran terhadap produknya.

The protection of medicines and medical devices is very important, especially amidst the pandemic where the demand is extremely high. The government shall take serious measures in making sure that the medicines and medical devices being sold are new and original. Thus, the positive laws in Indonesia must be utilized at the maximum in order to prevent any sales, production, and distribution of counterfeit medicines and medical devices in Indonesia. One of the ways to combat the counterfeit of medicines and medical devices is to enhance the enactment of Paragraph (3) of Article (3) of Indonesia Act No. 20 Year 2016 on Marks and Geographical Indications. The method used in this research is normative legal research where the analysis begin from examining the factors of the enactment Paragraph (3) of Article (3) of Indonesia Act No. 20 Year 2016 on Marks and Geographical Indications. Follows by the arguments on the importance of Criminal Law as Primum Remedium through analyzing the advantages and disadvantages of Criminal Law as Ultimum and Primum Remedium. Author finds that there have been many cases of medicines and medical infringement in Indonesia. And the emergence of COVID-19 has increased the necessity of medicines and medical devices. Thus, the marks’ holders of medicines and medical devices must be aware that they must impose criminal liability if themselves find any infringement of their products.

Kata Kunci : Ultimum Remedium, Primum Remedium, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pelanggaran Obat dan Alat Kesehatan / Ultimum Remedium, Primum Remedium, Act No. 20 Year 2016 on Marks and Geographical Indications, the infringemen