ANALISIS KEPATUHAN PAJAK ONLINE MARKETPLACE MERCHANT DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN DI INDONESIA

YUDI PRATAMA TANJUNG, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pajak online marketplace merchant di Indonesia dan upaya peningkatan kepatuhan pajak online marketplace merchant dengan perbaikan regulasi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian empiris dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden online marketplace merchant dan juga wawancara terhadap narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Secara kumulatif, kepatuhan pajak online marketplace merchant masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari hanya sebanyak 4 (empat) orang atau 8% responden yang melaksanakan kewajiban pajak keseluruhan dengan benar. Sisanya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang atau 92% responden belum mematuhi kepatuhan pajak secara kumulatif. 2. Langkah yang diambil berupa perbaikan regulasi adalah: Pertama, melakukan perubahan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Pasal 112 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mengatur bahwa Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memuat identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta mencantumkan Nomor Induk Kependudukan. Kedua, Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur bahwa PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, wajib menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintahan di bidang statistik. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa lembaga pemerintah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang statistik, melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi dengan otorisasi terkait. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam merumuskan kamus data yang dibutuhkan untuk keperluan perpajakan. Ketiga, mengupayakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Dengan dilakukannya perbaikan regulasi Peraturan Menteri Keuangan ini, maka penyelenggara online marketplace nantinya dapat didaftarkan sebagai pihak yang wajib melaporkan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

This research aims to determine the tax compliance of online marketplace merchant in Indonesia and efforts to increase online marketplace merchant tax compliance by improving existing regulations. This research is a normative and empirical research. Normative research is conducted with literature study to learn about legal materials and secondary legal material. Empirical research was conducted by interviewing online marketplace merchant respondents and Directorate General of Taxation as interviewee. The data obtained from research were analysed qualitatively. The result of this research are as follows: 1. Cumulatively, the tax compliance of online marketplace merchant are still very low. This is reflected in only 4 (four) taxpayers or 8% of respondents who obey their overall tax obligations correctly. The remaining 46 (fourty six) people or 92% of other respondents have not complied with the tax obligations. 2. The steps taken in the form of regulatory improvements are: first, amend Article 13 paragraph (5) of Law Number 42 of 2009 on Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods. The amendment is regulated in Article 112 Number 4 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The amendment stipulates that the Tax Invoice must include a statement regarding the delivery of Taxable Goods or Taxable Services which contains the identity of the buyer of the Taxable Goods or the recipient of the Taxable Services as well as the Population Identification Number. Second, Article 21 paragraph (1) letter f Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems (PMSE), regulates that domestic PPMSE and/or foreign PPMSE are required to submit data and/or information periodically to government agencies in the field of statistics. Article 21 paragraph (3) of the Government Regulation also stipulates that government agencies that carry out government affairs in the statistical sector to share data and/or information with the relevant authority. Currently,, the Directorate General of Taxation is still coordinating with the Central Bureau of Statistic in formulating tha data dictionary needed for tax purposes. Third, seek amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 228/PMK.03/2017 on Details of Types of Data and Information Relating to Taxation. With the improvement of this regulation of The Minister of Finance Regulation, the online marketplace organizers can be later be registered as the party that is required to report information to the Directorate General of Taxation.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Online Marketplace Merchant, Peraturan