Yurisdiksi Eksklusif sebagai Tantangan Impunitas Kasus Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Personel United Nations Peacekeeping Operations

ANNISA SAFIRA ANWAR, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Keberhasilan penyelesaian kasus eksploitasi dan kekerasan seksual personel United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) sangat bergantung pada itikad baik serta koridor hukum Troop-Contributing Countries (TCC). Hal ini disebabkan oleh yurisdiksi eksklusif yang membuat personel UNPKO--terutama personel militer--tidak dapat dituntut dalam pengadilan lain selain TCC. Akan tetapi, pelaksanaan yurisdiksi eksklusif TCC tidak diimbangi dengan sistem akuntabilitas personel yang kuat oleh PBB. Hal ini kemudian menjadi penyebab banyaknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual personel UNPKO yang berakhir dengan impunitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini mendapatkan bahwa (1) penerapan yurisdiksi eksklusif TCC cenderung menghambat dan berpotensi melanggengkan impunitas kasus eksploitasi dan kekerasan seksual personel militer UNPKO. Hal ini disebabkan oleh berbagai celah dalam sistem akuntabilitas personel serta hukum nasional TCC yang belum akomodatif--bahkan permisif--terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Selanjutnya, (2) untuk meningkatkan pertanggungjawaban, PBB perlu melakukan reformasi kebijakan yang mendorong pemenuhan kewajiban TCC dalam proses hukum eksploitasi dan kekerasan seksual personelnya.

Successful conviction upon sexual exploitation and abuse cases of United Nations (UN) peacekeepers is highly reliant on the TCC's political will and rule of law. This is due to the exclusive jurisdiction retained by the TCC, which bars the prosecution of UN peacekeepers--particularly the military personnel--in other jurisdictions than the TCC's court. However, its exercise is not equipped with a robust accountability mechanism by the UN, leaving many cases of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers to go unpunished. The research conducted is a legal research with normative approach. The data acquired for this research are secondary data comprised of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are obtained through literature research and analyzed with qualitative descriptive method to generate conclusive findings of each research problems. This research concludes that (1) the exercise of TCC's exclusive jurisdiction tends to set hindrances and perpetuate impunity of sexual exploitation and abuse by UN Peacekeeping Operations' military personnel. This is caused by the legal loopholes in the peacekeepers' accountability mechanism and the inadequacy--even permissiveness--of TCC's national law to refer sexual exploitation and abuse cases. Furthermore, (2) the UN needs to reform its policies to enforce the TCC's obligation towards the legal process of their personnel sexual exploitation and abuse.

Kata Kunci : Yurisdiksi Eksklusif, Impunitas, Eksploitasi dan Kekerasan Seksual, UN Peacekeepers, Exclusive Jurisdiction, Impunity, Sexual Exploitation and Abuse