The Politics of Railway: Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 oleh Kementerian Perhubungan Periode 2007-2020

TAUFIK AL FARUK, Bayu Dardias Kurniadi., S.IP., M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan perkeretaapian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan c.q Ditjen KA. Kajian ini juga menganalisis peranan Ditjen KA dalam proses implementasi kebijakan perkeretaapian nasional. Kebijakan perkeretaapian yang tertuang kedalam UU 23/2007 ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan perkeretaapian diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan perkeretaapian yang dianggap menghambat peningkatan kualitas, profesionalisme kinerja, dan sistem perkeretaapian nasional. Kerangka analisis implementasi kebijakan perkeretaapian ini merujuk pada konsep implementasi kebijakan Merilee S. Grindle mengenai analisis konten dan konteks kebijakan. Kajian ini juga menganalisis mengenai peran Ditjen KA dalam proses implementasi kebijakan perkeretaapian melalui perspektif politik yang dilihat dari konteks bureaucratics politics dan general politics. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metodologis deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi; wawancara pihak terkait; dan studi pustaka. Pada konten kebijakan, ditemukan bahwa kebijakan perkeretaapian menghendaki suatu perubahan yang fundamental dan cukup kompleks. Namun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini, Ditjen KA sebagai pelaksana kebijakan tidak memiliki kapasitas teknis yang cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan perkeretaapian tersebut. Kementerian Perhubungan c.q Ditjen KA sebagai pihak yang memiliki kekuatan tertinggi dianggap belum tegas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kajian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan perkeretaapian dapat dikatakan kurang optimal karena adanya ketidaksesuaian antara konten dan konteks kebijakan serta peranan Kementerian Perhubungan c.q Ditjen KA yang cukup lemah. Kebijakan perkeretaapian berjalan dinamis melalui penyesuaian substansi yang dilakukan oleh Ditjen KA. Perubahan yang signifikan pada sistem dan penyelenggaraan perkeretaapian berimplikasi pada tarik ulur kepentingan antara pihak terkait pelaksana kebijakan. Hal tersebut mengakibatkan implementasi kebijakan perkeretaapian menjadi cukup lamban untuk mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki.

This study aims to explain the railway policy implementation process carried out by the Ministry of Transportation c.q Directorate General of Railways. Also attempted to examine the role of the Directorate General of Railways in the implementation of railway policy. The railway policy as stipulated in Law 23/2007 is a policy established by the Government of Indonesia. The railway policy is expected to improve the quality of servants, the professionalism of performance, and the national railway system. An analytical framework of railway policy implementation refers to the concept of policy implementation Merilee S. Grindle regarding content analysis and policy context. This study also analyzes the role of the DGR in the railway policy implementation process through a political perspective seen from the context of bureaucratic politics and general politics. This research is qualitative research with a descriptive methodological approach. Data acquisition was done by observation, interview relevant parties, and literature studies. In policy content, found that the policy of the railways requires a fairly fundamental change and complex. However, in implementing this policy, the DGR as the implementer of those policy does not yet have the technical capacity strong enough to carry the operation of the railway. The Ministry of Transportation c.q DGR as having the highest power rated yet firmly implement the desired policy. The study concludes that the implementation process of the railways less than optimal for the discrepancy between the policy content and context, and the role of the Ministry of Transportation c.q DGR is weak enough. Railway policy runs dynamically through substantial adjustments made by the DGR. Significant changes in the operation of the railway system have implications for the attraction and conflict between the parties involved in the implementation of the policy. The resulted in the implementation of railway policy be slow enough to achieve the desired policy objectives.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Konten dan Konteks Kebijakan, Kebijakan Perkeretaapian, Peran Ditjen KA