Peran Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai Sarana untuk Menekan Jumlah Keberatan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Ditinjau dari Asas Efisiensi

MIRYAM ABIDA GUMAILA, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai sarana untuk menekan jumlah keberatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ditinjau dari Asas Efisiensi. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pengawasan wajib pajak melalui penerbitan SP2DK pada wajib pajak telah sesuai dengan asas efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari susunan perumusan mekanisme penerbitan SP2DK sesuai dengan SE-39/PJ/2015 pada wajib pajak telah dirumuskan dengan menyediakan pilihan-pilihan tertentu agar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kasus guna dapat dicapainya efisiensi secara lebih optimal melalui pilihan-pilihan yang disediakan tersebut. Kedua, peran SP2DK sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap wajib pajak sedikit banyak dapat berpengaruh pada penurunan jumlah keberatan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui sarana komunikasi untuk mencapai kesepahaman antara wajib pajak dengan Account Representative mengenai jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Melalui kesepahaman tersebut, sengketa pajak antara wajib pajak dengan Account Representative dapat terhindar dan karenanya pengajuan permohonan keberatan pajak oleh wajib pajak pada DJP tidak diperlukan.

The purpose of this research is to determine the role of Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) as a tool to reduce the number of tax objections in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta viewed from the Principle of Efficiency. This study uses a normative-empirical legal research method. The nature of this research is descriptive by explaining everything related to the results of the research. The type of data used are primary and secondary. The data obtained were then analyzed using a qualitative approach method. Based on the results of the research and discussion, several conclusions were obtained. First, supervision of taxpayers through the issuance of SP2DK on the mandatory tax is in accordance with the principle of efficiency. This can be seen from the formulation arrangement the SP2DK issuance mechanism is in accordance with SE-39/PJ/2015 on taxpayers formulated by providing certain options to be adjusted to the conditions of each case in order to achieve more optimal efficiency through the options provided. Second, the role of SP2DK as one the form of supervision of taxpayers can have an impact on the decreasing of the tax objections number at the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) if utilized properly, one of which is through the means of communication to achieve an understanding between the taxpayer and the Account Representative regarding the amount of tax that must be paid by the taxpayer. Through the agreement, the tax dispute between taxpayers with the Account Representative can be spared and hence filing application for tax objections by taxpayers at DJP is not required.

Kata Kunci : SP2DK, Hukum Pajak, Keberatan Pajak, Asas Efisiensi